Connect with us

Tebing Tinggi

Virtual Lounching MCP KPK RI, Program Perbaikan Tata Kelola Pemda Se-Indonesia

Published

on

Pertemuan Virtual

Pemberantasan korupsi menjadi penting, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius, karena  kalau korupsi masih terjadi maka tujuan negara menjadi gagal,” | Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn.) Drs Firli Bahuri

TEBINGTINGGI – Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) RI resmi merilis  pengembangan tehnologi MCP (Monitoring Center Prevention), yaitu sebuah sistem aplikasi  monitoring capaian kerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola Pemda di seluruh Indonesia.

Seluruh Kepala Daerah (KDh) se-Indonesia, ikut dalam pertemuan yang digelar secara virtual pada Selasa (21/3), termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi  Muhammad Dimiyathi, diruang kerjanya di Balai Kota Jalan Dr Sutomo.

Agenda peluncuran itu juga dibarengi dengan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/ Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pertemuan berbasis digital itu dihadiri langsung Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn.) Drs Firli Bahuri, Sekjen Kemendagri, Sekretaris Kementerian Investasi, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Dewas KPK, Ketua Apkasi dan Ketua Apeksi di Jakarta, termasuk Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

Pada pembahasan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya,  MCP (Monitoring Center for Prevention).

Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn.) Drs Firli Bahuri mengatakan, pemberantasan korupsi menjadi penting, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius, karena  kalau korupsi masih terjadi maka tujuan negara menjadi gagal.

Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, menjelaskan, MCP menjadi hal yang sangat penting karena mengawal akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah.

“Penguatan pencegahan korupsi di daerah sangat penting karena risiko integritas terdapat pada seluruh area strategis terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah,” kata Yusuf.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didit Agung Widjanarko memaparkan, bahwa birokrasi harus mampu menjamin program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola yang baik.

“Besar harapan kami, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga instansi dapat terus berjalan, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Berantas korupsi sampai ke ujung negeri,” jelas Deputi.

Rakor virtual di Hotel Ritz Carlton, Jakarta
pagi itu diikuti 3.486 orang secara dari mauoun langsung tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendagri, KPK dan BPKP, serta pembacaan ikrar komitmen anti korupsi oleh seluruh Kepala Daerah.

Dimiyathi  hadir didampingi Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, Plt Sekdako Drs. Bambang Sudaryono, Inspektur H. Kamlan Mursyid, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, ,Sekdis DPMPTSP Amris Siahaan, Kabag PBJ Iqbal halim Ramadhan Nasution, dan perwakilan OPD/ stakeholder. (RNL)

Tebing Tinggi

Pj Wali Kota Tebingtinggi Kenakan Baju Adat Simalungun Saat Irup HUT Kemerdekaan RI ke-78

Published

on

Pj Wali Kota Tebingtinggi, Drs Syarmadani Msi (Photo.HO/Diskominfo)

Menghadapi tahun politik ini, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Kota Tebingtinggj’ untuk kesejahteraan kita bersama,”| Pj Wali Kota Tebingtinggi, Drs Syarmadani Msi

TEBINGTINGGI– Baju kain hiou milik adat budaya Simalungun menjadi pimihan kustum pilihan yang dikenakan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani saat tampil sebagai Inspektur Upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Merdeka, Kamis (17/8).

Langkah cinta terhadap adat budaya Nusantara  itu juga diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD), kepala Kecamatan, termasuk tiga puluh lima Kepala Kelurahan yang juga turut mengenakan pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Di moment tersebut,  Pj Wali Kota, Drs Syrmadani menegaskan’ bahwa bendera merah putih bukan hanya sebagai simbol bangsa, namun juga menjadi simbol harga diri  pencapaian tujuan cita-cita pembangunan dan kemerdekaan.

Seraya berharap sebagai penerus bangsa kiranya mampu meneruskan pembangunan, mampu meneruskan cita-cita pembangunan dan kemerdekaan bangsa.

“Menghadapi tahun politik ini, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Kota Tebingtinggj’ untuk kesejahteraan kita bersama,” ucapnya. (red)

Continue Reading

Tebing Tinggi

15 Berkas Bacaleg Parpol Pemilu 2024 Masuk Verifikasi

Published

on

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin Tanjung SE

TEBINGTINGGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi resmi menerima 15 berkas bacaleg dari 18 parpol  pemilu serentak 2024.

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin kepada wartawan menjelaskan, hanya 15 parpol yang menyerahkan berkas bacaleg hingga hari terakhir pendaftaran hingga Minggu(14/5) pukul 23.59 WIB.

” Seluruh berkas telah diterima dan akan diverifikasi mulai hari ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudi merinci ke 15 Parpol itu, diantaranya Partai PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (NasDem), PKS, PAN, PKB, Hanura, Demokrat, Gerindra, PPP, Golkar, Ummat, PSI, Perindo, PKN dan Partai Gelora. Sedangkan 3 partai yang tidak masuk adalah Partai Garuda, Buruh dan PBB. (Ilham)

 

 

 

Continue Reading

Tebing Tinggi

Partai Gelora Indonesia Tebingtinggi Optimis Raih 3 Kursi Fraksi di Pemilu Legislatif 2024

Published

on

DPD Partai Gelora Indonesia Tebingtinggi

Partai Gelora akan membangun jaringan, seluruh struktur bergerak mendekat kepada masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan simpati kepada masyarakat,” | Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Tebingtinggi, Wakidi

TEBINGTINGGI – Usai mendaftar bacaleg ke KPU, Partai Gelombang rakyat (Gelora) Indonesia Tebingtinggi optimis mampu meraih 1 fraksi dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 mendatang.

Pernyataan itu secara tegas di sampaikan Ketua DPD Partai Gelora Tebingtinggi, Wakidi saat wawancara kepada wartawan pada Minggu (14/5/20230 malam di Kantor KPU di Jalan RSU Kelurahan Pasar Gambir Tebingtinggi.

Partai Gelora, kata Wakidi resmi mendaftar sekira pukul 21.00 WIB, namun Wakidi mengaku mengalami kendala dalam mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Hal itu diungkap Wakidi karena data yang bersifat sentralistik.

“ Diseluruh Indonesia seperti itu, jadi kawan kawan di daerah lain, juga berjuang seperti yang kami lakukan malam ini,”ungkapnya.

Petinggi partai Gelora itu mengucapkan terima kasih kepada KPU Tebingtinggi yang terus menempuh langkah koordinas dengan partai Gelora, sehingga mampu menyelesaikan persyaratan dengan tidak menabrak Undang Undang.

Wakidi juga mengatakan bahwa dari sisi peraturan pendaftaran, KPU memang menetapkan sampai pukul 24.00 WIB, tapi kami belum keluar dari batas yang ditentukan secara undang-undang.

Lebih lanjut, Wakidi mengurai keterwakilan perempuan di partai Gelora telah memenuhi syarat 30 persen. Ia menjelaskan disetiap dapil, Wakidi menetapkan 6 orang bacalegnya.

Mantan anggota DPRD Tebingtinggi itu menambahkan, system pemilu tahun 2024 memiliki perbedaan seputar sistem pemilu dan daftar calon. Menurut Wakidi, sistem pemilu yang seharusnya diterbitkan kemudian pendaftaran calon legislatif.

“ Jadi, kita nggak tahu apakah menggunakan sistem terbuka atau tertutup,” kata Wakidi.

Menjelang kompetisi tahun 2024 mendatang, Partai Gelora akan membangun jaringan, seluruh struktur bergerak mendekat kepada masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan simpati kepada masyarakat, kemudian Bacaleg turun ke masyarakat.

“ Untuk Pilpres, Partai Gelora belum menentukan sikap, karena bulan September nanti baru mulai pendaftaran, jadi kami konsentrasi untuk Pemilihan Legislatif dahulu,” tegas Wakidi.

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin mengatakan, pendafatran partai Gelora tidak mengalami kendala. Kendati menjadi pendaftar terakhir menjelang pukul 24.00 WIB, Partai Gelora rampung menyelesaikan kendala yang sempat dialami.

“ Mulai tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023, tim verifikator KPU akan melakukan evaluasi pemberkasan,” jelas Rudi kepada wartawan. (Ilham)

 

 

 

Continue Reading

Trending