Connect with us

Nasional

Jokowi: ASN segera terima THR, gaji 13 dan tunjangan, Ini jadwal pencairannya!

Published

on

Presiden RI Joko Widodo (Twitter)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tahun 2022. Jokowi juga memberikan bonus tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50% untuk ASN, TNI, dan Polri yang masih aktif.

“Tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja,” kata Jokowi dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4).

Tambahan tunjangan itu diberikan sebagai penghargaan atas kontribusi aparatur pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Dia berharap dengan adanya bonus itu bisa menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Jokowi menjelaskan aturan itu juga sudah diteken pada Rabu (13/4). THR akan diberikan pada tujuh hari sebelum lebaran Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 akan diberikan pada Juli saat masuk tahun ajaran baru sekolah.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini akan diatur dengan peraturan menteri keuangan utk yang bersumber dari APBN dan peraturan kepala daerah utk yang bersumber pada APBD,” pungkasnya.

Bocoran Besaran THR

Meski dipastikan cair, besaran kedua tunjangan bagi PNS tersebut belum diketahui apakah kembali sama seperti sebelum pandemi atau tidak. Di mana, pada saat terjadinya Covid-19, THR dan gaji ke-13 dipangkas besarannya oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, kemungkinan skema pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini akan sama dengan tahun lalu. “Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021,” ujarnya di Jakarta awal tahun ini.

Pada tahun 2021, THR dan gaji ke-13 diberikan tanpa memasukkan perhitungan tunjangan kinerja. Keduanya diberikan hanya berdasarkan gaji pokok dan tunjangan melekat.

Dari pemangkasan tukin yang ada di THR dan gaji ke-13 tahun ini, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp15 triliun. Ini digunakan untuk menambah belanja untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

Bocoran Gaji 13

Sama seperti pencairan THR, pencairan gaji ke-13 2021 lalu meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga. Tunjangan kinerja menjadi komponen yang dikeluarkan pada gaji ke-13 kali ini.

Besaran gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan jabatan atau pangkatnya. Tunjangan jabatan tersebut meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nominal gaji ke-13 pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. (jonews.id/wol/merdeka/mad)

Nasional

LPSK prioritaskan pemulihan korban kekerasan seksual di Shiddiqiyyah

Published

on

JONEWS.ID – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memprioritaskan pemulihan korban kekerasan seksual yang dilakukan tersangka kiai Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi di Pondok Pesantren (Ponpes) Maj’amal Bahrain Shiddiqiyah Jombang.

“LPSK memastikan penanganannya dilakukan dalam rangka memprioritaskan pemulihan korban,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Prioritas terhadap penanganan kasus kekerasan seksual tersebut berupa pemulihan bagi korban yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan.

LPSK telah menerima permohonan perlindungan korban dan saksi kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah sejak Desember 2021, kata Sulistianingtias.

Selanjutnya, LPSK mengambil langkah dengan melindungi korban sejak Januari 2020. Tidak hanya korban, LPSK juga memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi penting agar peristiwa tersebut dapat terungkap.

Perlindungan yang diberikan tersebut berupa perlindungan fisik, hukum pendampingan pada setiap pemeriksaan, serta yang lebih utama pemberian bantuan medis dan psikologis untuk korban.

Trauma healing atau kami menyebutnya dengan bantuan psikologis sudah pasti menjadi program yang diberikan kepada korban kasus kekerasan seksual,” katanya.

Dia menambahkan LPSK juga melakukan hal yang sama untuk kasus kekerasan seksual lainnya, termasuk oleh terpidana Herry Wirawan.

Selain itu, LPSK juga memfasilitasi penghitungan ganti rugi (restitusi) untuk korban, baik perempuan maupun anak. LPSK menilai tingkat kesadaran aparat hukum untuk memasukkan restitusi ke dalam tuntutan di pengadilan sudah cukup tinggi.

Meskipun demikian, hal mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mengawasi secara ketat lembaga-lembaga pendidikan yang berpotensi terjadi peristiwa serupa. Dia juga berharap Pemerintah tindak ragu memberikan sanksi tegas kepada lembaga pendidikan yang lalai dan memberi ruang terjadinya kasus kekerasan seksual.

Terakhir, dia mengapresiasi langkah Pemerintah yang menaruh perhatian terhadap upaya pemulihan korban kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Maj’amal Bahrain Shiddiqiyah, Jombang.

(sumber : ANTARANEWS)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD Beberkan 2 Tantangan Pemilu 2024

Published

on

Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok Kemenko Polhukam)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebutkan sedikitnya ada 2 tantangan yang dihadapi Indonesia pada Pemilu 2024. Masalah yang dimaksud adalah polarisasi dan lemahnya penegakan hukum.

Hal itu dikatakan Mahfud saat menjadi pembicara webinar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK bertajuk ‘Menjaga Integritas Bangsa’, Rabu (27/4/2022) seperti dilansir dari okezone.

“Ada dua tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia tahun 2024 yakni, polarisasi subideologi dalam pembelahan ikatan primordial dan lemahnya penegakan hukum, termasuk maraknya korupsi karena birokrasi kita ini integritasnya lemah. Ini tantangan kita dari waktu ke waktu, bukan kegagalan pemerintah saat ini,” tutur Mahfud.

Menurutnya, persoalan integritas adalah tantangan dari waktu ke waktu, tak hanya pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, di era Presiden SBY, Presiden Megawati, dan era Presiden Gus Dur permasalahan itu selalu gagal untuk dicari solusinya.

Karena itu, pada 2024 harus dipersiapkan pemimpin yang kuat yang demokratis. Hal itu bertujuan agar Indonesia tak menghadapi keadaan integritas yang lebih buruk di kemudian hari.

“Saya katakan itu adalah tantangan yang kita hadapi pada Pemilu 2024 karena kita harus mencari pemimpin yang kuat karena pemilu sudah pasti dilaksanakan tahun 2024. Pak Jokowi sudah memastikan tidak ada perpanjangan jabatan tiga periode, tidak ada penundaan pemilu,” katanya.

Dia mengatakan, lemahnya penegakkan hukum di Indonesia telah menggeroti lembaga-lembaga hukum. Menurut dia, hal itu menjadi mengancam integritas keutuhan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, penilaian integritas birokrasi yang dilakukan oleh KPK sangat penting sebagai bagian dari penegakan hukum yang komprehensif. Dengan sasaran pembenahan dibidang organisasi, manajemen, dan SDM.

“Itu tapi tidak cukup, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa negara ini terancam kalau kita tidak berubah bersama-sama membangun integritas, jika ini tidak dilakukan, maka masa depan kita masih dipertanyakan,” ujarnya.(erh/okezone NEWS)

Continue Reading

Nasional

Gempa bumi mengguncang Bengkulu, ini kata BMKG

Published

on

Ilustrasi

BENGKULU  – Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu pada Sabtu (19/3) pagi dirasakan warga di empat kabupaten. BMKG memastikan gempa bumi dengan magnitudo 4,9 itu tak menimbulkan tsunami.

BMKG melansir, episentrum gempa berada di darat, 7 kilometer sebelah barat laut Kabupaten Bengkulu Utara dengan kedalaman mencapai 94 kilometer.

Dilansir dari iNews.id, Kepala BMKG Stasiun Kepahiang, Litman mengatakan, dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman episntrum, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dalam akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia.

Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, dirasakan di Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan skala III MMI.

Getaran juga dirasakan warga Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu dengan skala II  hingga III MMI. Kemudian di Kabupaten Kepahiang dirasakan warga dengan skala II MMI

“Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut,” katanya. Menurut Litman, dari pemantauan Stasiun BMKG Kepahiang, belum ada aktivitas gempa susulan. Masyarakat diminta tetap tenang dan tak terpengaruh isu yang tak bertanggungjawab.

“Gempa tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Litman. (sumber:iNews.id)

Continue Reading

Trending