Connect with us

Politik

MK Batalkan Pasal Kebal Hukum di Perppu COVID-19, Pemerintah kini bisa digugat

Published

on

JONEWS.ID – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan materiil terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Perppu yang kini sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu terkait penanganan pandemi corona di Indonesia.

Poin yang dikabulkan ialah terkait pasal yang membuat Pemerintah kebal hukum. Kini, pemerintah bisa digugat terkait penggunaan dana untuk penanganan COVID-19.
Ada total lima gugatan terkait dengan Perppu Corona ini yang dikabulkan sebagian petitumnya oleh MK, yakni:
  • Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); Desiana Samosir; Muhammad Maulana; Syamsuddin Alimsyah)
  • Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 (Ahmad Sabri Lubis; Munarman; Khotibul Umam; Ismail Yusanto; Hasanudin; Muhammad Faisal Silenang; Irfianda Abidin; Timsar Zubil; dan Sugianto)
  • Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 (Din Syamsuddin; Sri Edi Swasono; Amien Rais)
  • 45/PUU-XVIII/2020 (Sururudin)
  • 49/PUU-XVIII/2020 (Damai Hari Lubis)
“Mengadili: Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pengujian Materiil: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan, Kamis (28/10).

Pasal yang dimaksud ialah pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 yang berbunyi:
(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
Terkait ayat (1), MK menilai bahwa ketentuan tersebut membuat bahwa meski meski keuangan negara untuk penanganan pandemi digunakan dengan iktikad tidak baik dan tidak sesuai aturan, akan tetapi pelakunya tidak bisa dituntut pidana. Sebab, ada kata “bukan merupakan kerugian negara”.
MK pun menilai dengan adanya ketentuan itu, tertutup kemungkinan pelaku penyalahgunaan kewenangan terhadap keuangan negara dalam UU a quo untuk dilakukan penuntutan baik secara pidana dan/atau perdata. Sebab ketentuan dalam ayat (1) itu tidak disertai dengan keterangan bahwa pelaksanaan tugas tersebut didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 juga berpotensi memberikan hak imunitas bagi pihak-pihak yang telah disebutkan secara spesifik dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan impunitas dalam penegakan hukum,” bunyi pertimbangan hakim.
MK Batalkan Pasal Kebal Hukum di Perppu COVID-19, Pemerintah Kini Bisa Digugat (1)
Dengan pertimbangan tersebut, MK mengubah Pasal 27 ayat (1) menjadi:
Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sementara untuk ayat (2), MK tidak mengubah frasa di dalamnya. Sebab, sudah ada perubahan di dalam ayat (1) yang berimplikasi pada ayat (2).
Menurut MK, pejabat pemerintah yang disebutkan dalam ayat (2) termasuk subjek hukum yang bisa digugat.
“Tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata tetap dapat dilakukan terhadap subjek hukum yang melakukan penyalahgunaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara karena dilakukan dengan iktikad tidak baik dan melanggar peraturan perundang-undangan dalam norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020,” bunyi pertimbangan hakim.
Sedangkan untuk ayat (3), MK pun turut mengubahnya. Ketentuan dalam ayat tersebut menerangkan bahwa semua tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu bukan merupakan objek gugatan yang bisa digugat ke PTUN.
Putusan ini diwarnai adanya 3 hakim MK yang berbeda pendapat, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Ketiganya menilai Perppu tersebut sudah sesuai konstitusi.
Mereka berpendapat gugatan layak tidak beralasan hukum dan layak ditolak. Baik secara formil maupun materiil.

(sumber: Kumparan.com)


Politik

Zahir Harap Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Semakin Baik

Published

on

Bupati Batubara Hadiri PAW Dua Anggota DPRD

Dua legislator yang diambil sumpah, Rizal Syahreza dan Amir Tan dari Fraksi PDI Perjuangan  bisa membawa aspirasi masyarakat lebih baik dimasa mendatang,”|Bupati Batubara Ir H Zahir MAP

LIMAPULUH –  Paripurna pengucapan sumpah pengganti antar waktu (PAW) masa jabatan 2019-2024 terhadap dua anggota DPRD di Kabupaten Batubara, diyakini Bupati Ir H Zahir menjadi momen baik  terhadap peningkatan sinergitas bagi dua lembaga itu.

Hal itu ditegaskan Zahir saat mengawali pidatonya di acara PAW dua anggota DPRD PDI Perjuangan di Ruang Rapat Paripurna  DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan, Limapuluh, Kabupaten Batubara, Senin (27/3).

Zahir yakin, dua legislator yang diambil sumpah, yaitu Rizal Syahreza dan Amir Tan dari Fraksi PDI Perjuangan  bisa membawa aspirasi masyarakat lebih baik dimasa mendatang.

Kata Zahir, keduaya dilantik oleh Ketua DPRD M Safi’i, menggantikan jabatan Alm. Ruslan dan Dian Suwartono yang telah resmi mengundurkan diri.

” Sebelumnya anggota DPRD berjumlah, tiga puluh tiga orang, PAW ini, jumlahnya sudah sempurna dan akan melengkapi kinerja legislatif dan eksekutif.

Continue Reading

Politik

KPU Tebingtinggi Buka Pendaftaran Seleksi PPK

Published

on

KPU Tebingtinggi

Jika ada kendala penggunaan aplikasi SIAKBA, dapat mengunjungi Helpdesk KPU” | Ketua KPU Tebingtinggi, Drs Abdul Khalik

TEBINGTINGGI –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tebingtinggi Tetapkan Jadwal Seleksi Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 khusus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai 20 November 2022.

” Proses seleksi dilakukan mulai besok 20 November  sampai 16 Desember 2022 terkait seleksi PPK Kecamatan,” jelas Ketua KPU Tebingtinggi Abdul Khalik dalam konfrensi pers di ruang sidang Gedung KPU, Jalan RSU Tebingtinggi, Sabtu (19/11).

Lebih lanjut Khalik mengatakan, bahwarekrutmen anggota PPK berjumlah 5 orang per Kecamatan. Persyaratan yang harus dipenuhi kata Khalik, pendaftar merupakan WNI berusia paling rendah 17 tahun memiliki integritas pribadi kuat, jujur dan adil.

Seorang calon tambah Khalik tidak berstatus sebagai anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah.

Namun apabila terdaftar sebagai anggota partai, harus dibuktian dengan surat keterangan tidak menjabat sedikitnya 5 (lima) tahun dari pengurus partai yang bersangkutan.

Domisili dalam kerja PPK dijelaskan Khalik menjadi persyaratan lain yang harus dipenuhi, disamping bebas dari penyalagunaan narkotika, seorang calon PPK tidak pernah dipidana penjara dan berpendidikan minimal SMA sederajat.

Khalik megurai informasi, metode pendaftaran, pihak KPU menggunakan metode system informasi tehnologi bernama Aplikasi Sistem Informasi anggota KPU dan Badan Adhoc
( SIAKBA) yang dapat diakses mempergunakan PC dan handphone android.

” Jika ada kendala penggunaan aplikasi SIAKBA, dapat mengunjungi Helpdesk KPU. Dan satu lagi, sebelum mendaftar PPK, pelamar diharap memastikan tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai di infopemilu.kpu.go.id.” papar Khalik. (red)

Continue Reading

Politik

Ini kata Luhut soal penundaan Pemilu 2024

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

“Alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.” | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

 

JAKARTA – Desakan penundaan Pemilu 2024 belakangan begitu santer terdengar. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang paling getol dengan usulan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara. Ia menyampaikan pandangannya soal mencuatnya desakan penundaan Pemilu 2024.

Kalau saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh bener, boleh enggak bener. Sekarang kita tenang-tenang kok,” kata Luhut kepada wartawan, Selasa (15/3).

Ia melanjutkan, alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.

“Kedua kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan,” katanya.

“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami cape dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti,” tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin sendiri mengklaim banyak pihak setuju jika Pemilu 2024 ditunda.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak.

“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” ujar Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (26/2).

Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. “Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. (sumber:Waspada.Co.Id)

Continue Reading

Trending