Connect with us

News

Novel Baswedan dkk kembali laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK!

Published

on

JONEWS.ID – Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Lili dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran etik berkomunikasi dan bekerja sama dengan salah satu kontestan pilkada serentak Labuhanbatu Utara (Labura) bernama Darno.

“Bahwa Saudari LPS sebagai terlapor selain terlibat dalam pengurusan perkara Tanjungbalai, juga terlibat dalam beberapa perkara lainnya, yaitu terkait dengan perkara Labuhanbatu Utara yang saat itu juga kami tangani selaku penyidiknya.

Kemudian fakta ini juga kami sampaikan dalam persidangan etik dengan terlapor LPS di mana dugaan perbuatan Saudari LPS saat itu adalah berkomunikasi dengan salah satu kontestan pilkada serentak Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura),” kata Rizka kepada wartawan, (21/10/2021).

Rizka menduga Lili bekerja sama dengan Darno untuk mempercepat penahanan tersangka Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah. Rizka mengatakan Kharuddin pernah bercerita apa yang dilakukan Darno itu untuk menjatuhkan suara anaknya yang juga ikut dalam kontestasi pilkada serentak.

“Kami melaporkan dugaan perbuatan LPS berkomunikasi dan bekerja sama dengan mendukung salah satu pasangan calon pilkada di Labuhanbatu Utara, dengan cara mempercepat penahanan bupati Labura aktif yang saat itu menjadi tersangka dengan tujuan menjatuhkan suara anak bupati yang juga jadi calon pilkada, hal itu disampaikan Bupati Kharuddin Syah dalam pemeriksaan kepada saya,” kata Rizka.

Rizka mengatakan diduga Darno diduga meminta Lili agar eksekusi Kharuddin dilakukan sebelum Desember 2020. Rizka mengatakan dugaan itu terbukti saat dia diminta pimpinan melalui Direktur Penyidikan untuk menahan Kharuddin pada November 2020.

“Penahanan Bupati Labura diminta dilakukan sebelum Pilkada serentak Desember 2020 dan pada praktiknya benar saya diperintah menahan bupati pada November 2020 oleh pimpinan dimaksud melalui Direktur Penyidikan,” ujarnya.

Rizka mengatakan penahanan terhadap Kharuddin dilakukan pada November 2020. Padahal, menurut Rizka, dia telah menyampaikan informasi dugaan komunikasi Lili Pintauli dengan peserta pilkada itu ke Direktur Penyidikan. Namun, katanya, informasi itu tidak digubris.

“Akhirnya pada November benar dilakukan penahanan, padahal perihal ini sudah saya sampaikan kepada direktur penyidikan (terkait info dari tersangka Bupati Labura aktif bahwa ada upaya dari calon lawannya melalui LPS agar menahan dia lebih cepat untuk menjatuhkan suara anaknya) namun tetap saja LPS tidak peduli,” tuturnya.

Rizka mengatakan konferensi pers penahanan Kharuddin diumumkan oleh Lili Pintauli.

“Pada saat konperensi pers penahanan yang melakukan konperensi pers adalah LPS,” ucapnya.

Dia menyebut laporan ini dilayangkan karena Dewas KPK tidak melakukan klarifikasi terhadap dugaan perbuatan Lili di perkara Labura dalam persidangan etik sebelumnya. Persidangan etik Lili sebelumnya diketahui terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

“Selanjutnya di dalam Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, sepanjang sepengetahuan Pelapor bahwa tidak ada fakta pemeriksaan klarifikasi dan atau fakta persidangan etik terkait perbuatan saudari LPS di perkara Labura, sehingga pelapor kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Dewan pengawas.

Selanjutnya, kami mempercayakan kepada Dewas Pengawas untuk proses-proses selanjutnya demi kepentingan keberlangsungan dan keberlanjutan Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas organisasi KPK, dan gerakan pemberantasan korupsi,” ujarnya

Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, menyebut pihaknya belum menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik terhadap Lili Pintauli Siregar itu.

“Belum ada laporan pengaduan,” kata Haris saat dimintai konfirmasi.

Sebelumnya, Novel Baswedan dkk juga pernah melaporkan Lili ke Dewas KPK. Singkat cerita, Lili dinyatakan melanggar kode etik dalam kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Dewas menilai Lili melakukan kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.

“Mengadili satu menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,” Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers, Senin (30/8).

Tumpak menerangkan Lili juga dikenai sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan,” ungkapnya.

Lili Pintauli Siregar telah buka suara soal putusan Dewas KPK. Dia mengaku menerima putusan tersebut.

(sumber: Detik.com)

News

PT Pos Cabang Tebingtinggi Salurkan Bantuan Beras Untuk 12.280 KPM Pekan Depan

Published

on

Pj Wali Kota Tebingtinggi,Muhammad Dimiyathi

“PT Pos Indonesia dipercaya Pemerintah Pusat sebagai penyalur Program Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023,”| Executive Manager PT Pos Indonesia Cabang Tebingtinggi, Rahmad

TEBINGTINGGI – Executive Manager PT Pos Indonesia Cabang Tebingtinggi, Rahmad mengatakan, penyaluran bantuan beras Pemerintah untuk12.280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimulai pekan depan.

Namun Rahmad menegaskan belum mengantongi jadwal pendistribusian, lantaran masih menunggu kesiapan dari pihak perum Bulog.

” Iya, bantuan beras Pemerintah akan disalurkan melalui Kecamatan, kita menunggu kesiapan perum Bulognya,” kata Rahmad usai pertemuan di ruang kerja Pj Wali Kota Tebingtinggi, Kamis (6/4).

Rahmad menambahkan, bahwa PT Pos Indonesia dipercaya Pemerintah Pusat sebagai penyalur Program Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023.

” Kita (PT Pos) kerjasama dengan Perum Bulog, lebih dari 132 juta kg beras akan diterima lebih dari 13 juta KPM, tersebar di 18 Provinsi di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Executive jasa transportasi tersebut menjelaskan, Pemerintah memberi alokasi bantuan sekira sepuluh kilogram beras per bulan untuk tiga bulan setiap KPM.

Rahmad mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta sinergitas Pj Wali Kota Muhammad Dimiyathi dengan PT Pos Indonesia Cabang Tebingtinggi.

Dalam pertemuan keduanya di kawasan Jalan Dr Sutomo, distribusi bantuan pangan beras Pemerintah  tersebut, diharapkan Pj Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi dapat  meringankan kebutuhan ekonomi maayarakat paska Pendemi dan kebutuhan menjelang Idul Fitri.

” Kebutuhan pangan diprediksi meningkat menjelang lebaran nanti, semoga bantuan beras ini dapat membantu ekonomi warga KPM di Tebingtinggi,” pungkasnya.

Continue Reading

News

Kominfo Tebingtinggi pacu langkah optimal percepatan penurunan Prevalensi stunting

Published

on

Kabid Komunikasi Diskomuninfo Tebingtinggi, Iswan Suhendi SSTP Msi

Targetnya adalah pencapaian penurunan stanting di Tebingtinggi dapat mencapai 14 persen tahun 2022,” | Kabid Komunikasi Diskominfo Tebingtinggi, Iswan Suhendi SSTP Msi

TEBINGTINGGI– Implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting di tingkat Daerah terus didorong kuat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tebingtinggi.

Kabid Komunikasi dan Informatika Tebingtinggi Iswan Suhendi mengaku terus melakukan langkah optimal untuk menekan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis.

Salah satu langkah Tim Percepatan Penurunan stunting tersebut, kata Iswan dilakukan lewat sosialiasi beragam materi pemahaman terkait stunting secara keseluruhan, mulai pengenalan, gejala, faktor penyebab, hingga cara mengatasi agar pertumbuhan anak dapat optimal.

“Stunting merupakan ancaman, bahkan mengganggu pertumbuhan fisik, dan gangguan perkembangan otak, tentu saja itu akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi, juga berbahaya bagi generasi kelanjutannya, jika tidak ditangani secara serius,” kata Iswan Jum,at (16/9).

Bagi Iswan, materi sosialisasi ini berisikan beragam langkah yang akan dilakukan untuk mencegah stunting, seperti pemberian gizi balita dan faktor determainnya yaitu pola makan, penyakit infeksi pada balita, perilaku imunisasi, sosial ekonomi, lingkungan, dan akses ke pelayanan kesehatan balita.

“Sosialiasasi ini berdampak positip, penurunan angka stunting secara nasional di tahun 2021 sebesar 1,6 persen dari 27.7 persen di tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021, bukti keseriusan Pemerintah membangun generasi Indonesia emas.” Jelasnya.

Hal itu mempengaruhi jumlah angka stunting di Tebingtinggi yang mengalami penurunan per bulan Agustus 2022, dimana penderita asupan gizi jelas Iswan turun menjadi 17,3 persen berubah menjadi 281 orang.

” Targetnyabpencapaian penurunan stanting di Tebingtinggi dapat mencapai 14 persen tahun 2022,” tutur Iswan

Perubahan itu kata Iswan tentu harus didukung sosilisasi atas pentingnya perbaikan pola makan, pola asuh, pemberian ASI kepada bayi sampai penataan sanitasi lingkungan yang kian membaik

Sosialisasi Himbauan Diskominfo untuk percepatan penurunan Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) anak didukung Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) wilayah 02.05 Tebingtinggi, Zul Fitra Jambak yang secara tegas menekankan pentingnya melahirkan generasi cerdas handal Indonesia.

“Saya kira ini penting, orangtua harus mengetahui lebih detail seputar stunting dan pencegahannya, karena generasi Indonesia harus cerdas,” ungkapnya.

Sebagai pakar komunikasi radio, ia berpendapat, merajut silahturahmi berbasis gelombang frekuensi dibutuhkan generasi sehat dan cerdas  yang mampu cepat mengakses pembicaraan. Tentu saja hal itu terkait kemampuan otak dalam merespon.

“ Gizi sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan seorang anak hingga dewasa, maka dari itu, penurunan stunting perlu kita lakukan serentak bersama, elemen apapun itu, untuk membangun generasi Indonesia emas,” tegas Zul Fitra.

 

 

Continue Reading

News

Ternyata ini yang bikin Mendag Zulhas kena Tegur Jokowi

Published

on

JONEWS.ID – Belum genap satu bulan menjabat sebagai menteri perdagangan (mendag), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sudah mendapatkan atensi lebih dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Atensi yang diberikan Jokowii bukan pujian atas kinerja Zulhas yang terbilang singkat, melainkan sebuah peringatan buntut dari video dirinya membagikan minyak gratis, yang sebelumnya sudah dibayarkan kepada ibu-ibu.

“Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin,” kata Jokowi, Selasa (12/7/2022).

Pernyataan Jokowi sendiri merujuk pada perintahnya usia Zulhas, sapaan akrabnya dilantik di Istana Negara pada Rabu (15/6/2022). Zulhas diperintahkan Jokowi untuk mengatasi masalah kebutuhan pokok masyarakat, utamanya lonjakan harga minyak goreng.

Menteri Perdagangan Tinjau Pasar Murah Di Wilayah Kota Bandar Lampung. (Lampungprov.go.id)

“Saya kira memang secepatnya harus kita usahakan agar harga itu bisa terjangkau untuk masyarakat bawah,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Cerita bermula kala Zulhas membagikan minyak goreng untuk warga Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lampung merupakan kampung halaman Zulhas.

Acara yang digelar pada akhir pekan lalu itu berlangsung di pasar murah bertajuk PANsar. Warga yang datang ke lokasi sebenarnya bisa membeli 1 liter minyak goreng seharga Rp 10 ribu.

Menteri Perdagangan Tinjau Pasar Murah Di Wilayah Kota Bandar Lampung. (Lampungprov.go.id)

Namun, minyak goreng itu ternyata digratiskan. Zulkifli yang hadir dalam kesempatan tersebut justru berpesan agar penerima minyak goreng gratis itu memilih anaknya, Futri Zulya Savitri. Futri yang hadir kala itu selaku pengurus DPP PAN dan calon legislatif PAN Dapil Lampung 1.

“Uangnya enggak usah, dikantongin ajah. Rp 10 ribu yang nanggung Futri. Kasih uangnya. Nanti pilih Futri, ada deh ginian dua bulan sekali,” pesan Zulifli Hasan kepada warga.

Jokowi menginginkan blusukan menteri perdagangan ke pasar untuk memastikan harga sejumlah komoditas pangan, tak terkecuali minyak goreng stabil. Jokowi ingin agar kenaikan harga minyak tak terjadi lagi.

“Jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan premium. Yang kita cek minyak goreng curah agar angkanya 14 ribu atau di bawahnya. Kalau yang saya datangi sudah di angka Rp 14 ribu, kalau di luar Jawa di atas Rp 14 ribu, satu persatu akan kita selesaikan,” katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyebut acara bagi-bagi minyak itu adalah acara partai. Kedatangan Zulhas, kata dia, bukan sebagai pejabat pemerintah melainkan sebagai Ketua Partai.

“Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah. Di acara itu, Futri, putrinya hadir selaku pengurus DPP PAN dan calon legislatif PAN Dapil Lampung 1,” kata Viva.

(sumber : CNBC INDONESIA)

Continue Reading

Trending