Connect with us

Artikel

Pohon Ketapang, pohon teduh dengan segudang manfaat

Published

on

JONEWS.ID –  Pohon ketapang adalah pohon yang banyak tumbuh di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, Australia, India, dan Thailand. Pohon ketapang banyak digunakan sebagai pohon di pantai dan menghiasi pinggir jalan karena pohonnya yang teduh.

Pohon ketapang Pohon ketapang bisa tumbuh hingga 30 sampai 35 meter. Pohon ketapang memiliki karakter pohon yang cabangnya melebar ke samping. Lebar cabangnya bisa mencapai 20 meter. Cabangnya tersusuk bertingkat-tingkat seperti pagoda.

Inilah sebabnya pohon ketapang sering digunakan untuk pohon peneduh di jalan dan taman. Pohon ketapang memiliki nama ilmiah Terminalia catappa. Pohon ini adalah tumbuhan angiosperma dan merupakan tumbuhan dikotil. Daunnya berbentuk oval seperti telur.

Bunganya kecil berwarna putih kehujauan dan sangat wangi. Buah ketapang berbentuk telur gepeng dengan satu biji di dalamnya. Warna buahnya hijau jika masih mentah dan berubah berwarna merah keunguan ketika matang.

Manfaat pohon ketapang Hampir setiap bagian dari pohon ketapang bisa bermanfaat bagi manusia. Berikut adalah uraiannya.

Buah dan biji ketapangDaun dan kulit pohon: bahan pembuat pewarna hitam dan tinta Daun ketapang: menetralkan pH air di akuarium agar air lebih ideal untuk memelihara ikan, terutama ikan cupang Batang ketapang:

materi lantai kayu yang bagus karena memiliki warna merah bata dan coklat. Selain itu teksturnya juga cukup keras dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan jenis kayu lain Biji ketapang:

pengganti biji kenari dan almond. Biji ketapang memiliki manfaat kesehatan untuk menurunkan gula darah dan tekanan darah tinggi. Selain itu, biji ketapang kaya akan antioksidan yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas.

(sumber: KOMPAS.com)

Artikel

Naik Pesawat wajib PCR, Satgas ungkap alasannya

Published

on

JONEWS.ID – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru menyebutkan kewajiban tes polymerase chain reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan antarwilayah dengan pesawat udara. Padahal sebelumnya syarat perjalanan udara cukup hasil tes rapid antigen untuk wilayah Jawa-Bali, dan kewajiban PCR hanya untuk penumpang yang baru vaksin dosis pertama.

Lantas mengapa syarat perjalanan semakin ketat, padahal situasi COVID-19 kian membaik? Satgas COVID-19 menjelaskan aturan memperketat syarat bepergian antarwilayah bentuk kehati-hatian pemerintah terkait penularan COVID-19 saat pembatasan-pembatasan mulai dilonggarkan.

“Kebijakan mobilitas ini diperbaharui, menimbang semakin luas pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan,” kata Jubir Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito kepada detikcom, Rabu (20/10/2021).

“Prinsip kehati-hatian terus diperhatikan,” sambung dia.

Berikut bunyi kewajiban PCR calon penumpang pesawat dalam Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 1-3 di Jawa dan Bali:

pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut
dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya berlaku sebagai berikut:
a) untuk sopir yang sudah divaksin 2 (dua) kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik;
b) untuk sopir yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama 7 (tujuh) hari; dan
c) untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x 24 jam.

Meski Inmendagri berbunyi demikian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan pihaknya memakai syarat perjalanan penumpang dalam negeri dan internasional yang ada di Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19.
“Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa selama ini syarat perjalanan penumpang dalam negeri dan internasional selalu merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kepada wartawan.

Adita mengatakan saat ini Kemenhub juga masih merujuk pada SE Satgas Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19. Kendati demikian, Kemenhub saat ini masih berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 terkait syarat perjalanan baru dalam Inmendagri tersebut.

“Karena itu, saat ini Kementerian Perhubungan tengah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar dapat diterbitkan Surat Edaran Satgas yang mengakomodasi ketentuan baru tersebut,” ujarnya.

Adita melanjutkan pihaknya akan mengumumkan secara resmi kepada masyarakat jika ada perubahan syarat perjalanan.

“Jika ada ketentuan yang baru, kami akan mengumumkan secara resmi kepada masyarakat dan akan memberi waktu kepada operator penerbangan dan bandara untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut,” kata Adita.

(sumber: Detik.com)

Continue Reading

Artikel

Agar Kredibel dan tepercaya, ini cara cek pinjaman online terdaftar OJK

Published

on

ilustrasi (foto: suara.com)

Sekarang ini, ada banyak sekali situs maupun aplikasi layanan pinjaman online atau pinjol yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah dan gratis. Sayangnya, tak semua platform produk pinjaman digital tersebut legal, kredibel, dan aman digunakan.

Oleh karena itu, bagi Anda yang berniat mengajukan pinjaman secara online, pastikan untuk bersikap selektif dan waspada dalam memilih layanan. Dengan begitu, rencana mendapatkan bantuan dana tunai guna menuntaskan problem finansial yang tengah menghadang dapat lebih mulus Anda jalani.

Sebelum mengajukan pinjaman, terdapat satu hal penting yang wajib Anda pastikan pada penyedia layanannya terlebih dulu. Hal tersebut adalah status dan izin usahanya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga resmi negara yang mengawasi aktivitas jasa keuangan di Indonesia.

Syarat mengantongi izin usaha OJK ini sangat direkomendasikan agar Anda terhindar dari potensi tertipu dan terjebak layanan pinjol abal-abal yang mencekik keuangan. Lantas, bagaimana cara untuk mengetahui layanan pinjaman online terbaik dan terdaftar OJK? Tak perlu risau, berikut sudah terangkum cara untuk mengecek apakah layanan pinjaman online terdaftar OJK atau tidak seperti dikutip dari laman suara.com.

Pentingnya Mengajukan Pinjaman Online pada Layanan Terdaftar OJK

Anda pasti pernah mendengar berita tentang seseorang yang terlilit utang akibat mengajukan pinjaman secara online di layanan ilegal. Ya, faktanya, layanan pinjol abal-abal masih banyak bersliweran di dunia maya dan siap menerjang masyarakat awam yang tak familier dengan produk keuangan digital tersebut. Oleh karena itu, guna menjamin rasa nyaman serta kenyamanan layanan, Anda perlu mengajukan pinjaman online yang terdaftar OJK.

Jika memaksa mengajukan pinjaman pada layanan ilegal, besar kemungkinan Anda akan bernasib sama dengan orang-orang yang terlilit utang akibat bunga selangit. Tak hanya itu, layanan pinjol ilegal juga seringkali memangkas dana pinjaman yang diajukan dengan alibi biaya pendaftaran, administrasi, dan lain sebagainya.

Dibarengi dengan tenor atau waktu pengembalian relatif singkat, tak mengherankan jika pinjaman online ilegal sangat berisiko mengacaukan keuangan penggunanya. Kalau cicilan pinjol palsu sudah menunggak, siap-siap hidup Anda menjadi tidak tenang karena mendapatkan teror dari debt collector nyaris setiap hari. Oleh karena itu, jika Anda berencana memanfaatkan pinjaman online untuk menyelesaikan masalah keuangan mendesak, pastikan mencari layanan yang legal, kredibel, dan terdaftar OJK agar tak mengalami hal-hal tak mengenakkan di atas dan menyesal belakangan.

Cara Cek Status Terdaftar dan Izin Usaha Pinjaman Online di OJK
Ancaman utama dari menggunakan pinjaman online datang dari layanan ilegal dan tak terdaftar OJK. Tak sesuai dengan regulasi yang diterbitkan OJK, tingkat bunga dan tenor pelunasan pada pinjaman online abal-abal biasanya bisa sangat mencekik keuangan penggunanya.

Untuk itu, Anda harus mengecek status terdaftar dan izin usaha OJK pada sebuah layanan pinjaman online. OJK sendiri merupakan lembaga yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, hingga melakukan penyelidikan terhadap seluruh aktivitas jasa keuangan di Indonesia. Berikut adalah cara mengecek status terdaftar dan izin usaha dari pinjaman online di OJK.

– Cek Langsung di Website Resmi OJK
Cara pertama yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online yang akan Anda gunakan terpercaya dan aman digunakan adalah dengan mengeceknya langsung di situs OJK.

Pada halaman utamanya, klik menu Publik, kemudian pilih opsi Berita dan Kegiatan, lalu Publikasi. Di halaman selanjutnya, Anda dapat mencari berita publikasi dengan tajuk “Penyelenggara Fintech Terdaftar & Berizin di OJK”. Pada judul publikasi tersebut biasanya terdapat daftar pinjaman online terdaftar di versi terbarunya. Sebagai contoh, per tanggal 30 April 2020, terdapat 161 daftar nama penyelenggara fintech terdaftar yang dirilis oleh OJK.

– Hubungi Kontak OJK secara Langsung
Tak hanya melalui halaman Publikasi yang dapat diakses pada website resmi OJK, mengecek status terdaftar dan izin usaha dari pinjaman online juga bisa dilakukan dengan cara menghubungi kontak OJK dan menanyakannya secara langsung. Untuk bisa menghubungi kontak OJK yang resmi, Anda dapat melakukan sambungan telepon ke nomor (021) 2960 0000, maupun melalui e-mail.

Ajukan Pinjaman sesuai Kebutuhan agar Cicilannya Tak Terlalu Memberatkan Keuangan
Setelah mengetahui bagaimana cara mengecek status terdaftar OJK dan legalitas pinjaman online, hal selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan. Usahakan pula untuk memiliki alasan atau tujuan yang jelas sebelum mengajukan pinjaman online dan bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif semata. Dengan begitu, beban cicilannya agar tetap terkontrol dan tak sampai memberatkan keuangan Anda.

 

(suara.com)

Continue Reading

Artikel

Mengulas PPnBM Mobil nol persen berlaku Maret 2021 kemarin

Published

on

ILUSTRASI. Sri Mulyani resmi bebaskan PPnBM mobil per Maret 2021 yang lalu

Satu lagi keringanan diberikan pemerintah dalam bidang pajak. Mulai Maret 2021 yang lalu, pemerintah mulai memberikan relaksasi pajak berupa PPnBM mobil nol persen yang akan dilakukan bertahap.

Kebijakan PPnBM ini dilakukan secara bertahap, dengan menargetkan pendapatan negara bertambah hingga Rp 1,4 triliun serta mendukung industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik usulan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai relaksasi PPnBM(Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) ini. 

“Relaksasi PPnBM diusulkan untuk dilakukan sepanjang tahun 2021, dengan skenario PPnBM 0 persen (Maret-Mei), PPnBM 50 persen (Juni-Agustus), dan 25 persen (September-November),” demikian dikutip dari keterangan resmi Kemenko Perekonomian, pada Jumat 12 Februari 2021 yang lalu.

Dengan skenario relaksasi PPnBM dilakukan secara bertahap, maka diperhitungkan dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit.

Adanya relaksasi PPnBM mobil ini, estimasi terhadap penambahan output industri otomotif akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp 1,4 triliun.

“Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp 1,62 triliun,” ungkap Menko Airlangga.

Selain relaksasi PPnBM mobil, Usulan Perubahan PP 73/2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2019 juga menjadi penting karena merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan Emisi Gas Buang yang bersumber dari kendaraan bermotor.

Peraturan tersebut diundangkan tahun 2019 dan akan diberlakukan pada Oktober 2021. “Perubahan PP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah, menurunkan emisi gas buang, dan meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor nasional,” jelas dia.

Revisi PP 73/2019 ini akan mengakselerasi pengurangan emisi karbon yang diperkirakan akan mencapai 4,6 juta ton CO2 pada tahun 2035.

Di samping itu, skema pajak PPnBM berbasis flexy engine (FE) dan CO2 berdasarkan PP 73/2019 akan mampu mendorong pertumbuhan kendaraan rendah emisi dengan memberikan gap pajak yang cukup dengan kendaraan konvensional, sekaligus meminimalkan penurunan industri lokal (teknologi konvensional) dengan menetapkan kisaran pajak sesuai daya beli masyarakat

Industri pendukung kendaraan listrik juga akan mengalami kenaikan dan diharapkan pada tahun 2025 produksi kendaraan atau mobil listrik nasional untuk roda 4 dapat mencapai 20 persen dari kapasitas produksi atau mencapai 400.000 kendaraan.

 

(Athika Rahma/liputan6.com)

Continue Reading

Trending