Connect with us

Politik

Tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu janji siap bekerja transparan & independen

Published

on

JONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian secara resmi telah menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan 2022-2027 dan Calon Anggota Bawaslu untuk Masa Jabatan 2022-2027, kepada 11 orang Tim Seleksi.

Penyerahan Keppres tersebut dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (12/10/2021).

Ketua Tim Seleksi, Juri Ardiantoro menegaskan, pihaknya akan bekerja secara terbuka untuk publik dan seluruh kinerja timnya akan dilakukan secara independen.

“Kami semua memiliki komitmen yang sama di tim seleksi untuk bekerja secara terbuka, transparan, dan tentu saja imparsial, independen, untuk meyakinkan kepada masyarakat, kepada publik, bahwa kami bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan Undang-Undang,” ujar Juri.

Diakuinya, 11 Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu yang diamanahi Presiden itu, masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda.

Kendati demikian, ia memastikan tim yang telah dibentuk itu akan mampu bekerja secara solid, guna menghasilkan para komisioner penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Mudah-mudahan ini menjadi tim yang kuat untuk menjadi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Juri Ardiantoro merupakan Deputi IV Kantor Staf Presiden.

Ia juga dikenal memiliki pengalaman di bidang kepemiluan dan pernah menjabat sebagai Ketua KPU menggantikan Husni Kamil Manik yang wafat.

Kala itu, Juri Ardiantoro mengisi kursi Ketua KPU hingga masa jabatannya berakhir pada 2017.

Sementara itu, Chandra M Hamzah yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjuk jadi Wakil Ketua sekaligus anggota Tim Seleksi.

Sedangkan Sekretaris merangkap anggota ditempati Bahtiar, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun kedelapan anggota lainnya, yaitu Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Pribadi Kusman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty.

Juri bersama anggota tim lainnya mengaku akan segera bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk menjalankan amanah Presiden dalam memilih calon anggota KPU dan Bawaslu.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Pasal 22 dan 118, disebutkan bahwa Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Adapun masa jabatan para anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 akan berakhir pada 11 April 2022.

“Kami tentu akan segera menyusun jadwal dan rencana kerja tim seleksi, sampai nanti terpilih anggota (KPU & Bawaslu) yang akan diserahkan kepada Pak Presiden,” pungkasnya.

(sumber: SerambiNews.com)

Politik

Zahir Harap Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Semakin Baik

Published

on

Bupati Batubara Hadiri PAW Dua Anggota DPRD

Dua legislator yang diambil sumpah, Rizal Syahreza dan Amir Tan dari Fraksi PDI Perjuangan  bisa membawa aspirasi masyarakat lebih baik dimasa mendatang,”|Bupati Batubara Ir H Zahir MAP

LIMAPULUH –  Paripurna pengucapan sumpah pengganti antar waktu (PAW) masa jabatan 2019-2024 terhadap dua anggota DPRD di Kabupaten Batubara, diyakini Bupati Ir H Zahir menjadi momen baik  terhadap peningkatan sinergitas bagi dua lembaga itu.

Hal itu ditegaskan Zahir saat mengawali pidatonya di acara PAW dua anggota DPRD PDI Perjuangan di Ruang Rapat Paripurna  DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan, Limapuluh, Kabupaten Batubara, Senin (27/3).

Zahir yakin, dua legislator yang diambil sumpah, yaitu Rizal Syahreza dan Amir Tan dari Fraksi PDI Perjuangan  bisa membawa aspirasi masyarakat lebih baik dimasa mendatang.

Kata Zahir, keduaya dilantik oleh Ketua DPRD M Safi’i, menggantikan jabatan Alm. Ruslan dan Dian Suwartono yang telah resmi mengundurkan diri.

” Sebelumnya anggota DPRD berjumlah, tiga puluh tiga orang, PAW ini, jumlahnya sudah sempurna dan akan melengkapi kinerja legislatif dan eksekutif.

Continue Reading

Politik

KPU Tebingtinggi Buka Pendaftaran Seleksi PPK

Published

on

KPU Tebingtinggi

Jika ada kendala penggunaan aplikasi SIAKBA, dapat mengunjungi Helpdesk KPU” | Ketua KPU Tebingtinggi, Drs Abdul Khalik

TEBINGTINGGI –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tebingtinggi Tetapkan Jadwal Seleksi Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 khusus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai 20 November 2022.

” Proses seleksi dilakukan mulai besok 20 November  sampai 16 Desember 2022 terkait seleksi PPK Kecamatan,” jelas Ketua KPU Tebingtinggi Abdul Khalik dalam konfrensi pers di ruang sidang Gedung KPU, Jalan RSU Tebingtinggi, Sabtu (19/11).

Lebih lanjut Khalik mengatakan, bahwarekrutmen anggota PPK berjumlah 5 orang per Kecamatan. Persyaratan yang harus dipenuhi kata Khalik, pendaftar merupakan WNI berusia paling rendah 17 tahun memiliki integritas pribadi kuat, jujur dan adil.

Seorang calon tambah Khalik tidak berstatus sebagai anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah.

Namun apabila terdaftar sebagai anggota partai, harus dibuktian dengan surat keterangan tidak menjabat sedikitnya 5 (lima) tahun dari pengurus partai yang bersangkutan.

Domisili dalam kerja PPK dijelaskan Khalik menjadi persyaratan lain yang harus dipenuhi, disamping bebas dari penyalagunaan narkotika, seorang calon PPK tidak pernah dipidana penjara dan berpendidikan minimal SMA sederajat.

Khalik megurai informasi, metode pendaftaran, pihak KPU menggunakan metode system informasi tehnologi bernama Aplikasi Sistem Informasi anggota KPU dan Badan Adhoc
( SIAKBA) yang dapat diakses mempergunakan PC dan handphone android.

” Jika ada kendala penggunaan aplikasi SIAKBA, dapat mengunjungi Helpdesk KPU. Dan satu lagi, sebelum mendaftar PPK, pelamar diharap memastikan tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai di infopemilu.kpu.go.id.” papar Khalik. (red)

Continue Reading

Politik

Ini kata Luhut soal penundaan Pemilu 2024

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

“Alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.” | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

 

JAKARTA – Desakan penundaan Pemilu 2024 belakangan begitu santer terdengar. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang paling getol dengan usulan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara. Ia menyampaikan pandangannya soal mencuatnya desakan penundaan Pemilu 2024.

Kalau saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh bener, boleh enggak bener. Sekarang kita tenang-tenang kok,” kata Luhut kepada wartawan, Selasa (15/3).

Ia melanjutkan, alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.

“Kedua kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan,” katanya.

“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami cape dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti,” tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin sendiri mengklaim banyak pihak setuju jika Pemilu 2024 ditunda.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak.

“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” ujar Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (26/2).

Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. “Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. (sumber:Waspada.Co.Id)

Continue Reading

Trending