Connect with us

Ekonomi

Terus naik, hutang negara tembus Rp6.445 Triliun per Maret 2021

Published

on

ilustrasi hutang negara

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun atau setara dengan 41,64 persen dari PDB Indonesia.

Posisi utang tersebut meningkat 1,3 persen jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada Februari 2021 yang tercatat sebesar Rp6.361 triliun.

“Secara nominal, posisi utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19,” tulis Kemenkeu dalam laporan APBN Kita edisi april 2021 yang dikutip Bisnis.com, Selasa (27/4/2021).

Kemenkeu menyebut, peningkatan utang tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh hampir seluruh negara di dunia karena kebutuhan belanja yang cukup besar untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi dan penyediaan vaksinasi Covid-19 gratis.

“Faktanya, kebijakan pelebaran defisit dan rasio utang pemerintah [Indonesia] di masa pandemi merupakan salah satu yang terkecil dibandingkan beberapa negara Asean,” tegas Kemenkeu.

Meski mengalami peningkatan, Kemenkeu menyatakan bahwa pembiayaan utang tersebut tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR dan Bank Indonesia.

Pengelolaan utang juga dipastikan dikelola secara terbuka dan transparan.

Pemerintah pun, disebutkan terus mengupayakan kemandirian pembiayaan, tercermin dari komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi oleh utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) domestik.

Per akhir Maret 2021, komposisi SBN domestik mencapai 66,90 persen dari total utang pemerintah.

Dari sisi mata uang, utang pemerintah juga semakin didominasi utang dalam mata uang rupiah, yang mencapai 67,09 persen dari total utang pemerintah.

 

(bisnis.com)

Ekonomi

RI Butuh Rp3.500 T genjot Produksi listrik dan kurangi Emisi karbon

Published

on

Menkeu Sri Mulyani menyebut RI butuh Rp3.500 triliun untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca sesuai target NDC.
JONEWS.ID – “Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk terus meningkatkan produksi listrik sekaligus mengurangi emisi CO2 sebesar 314 juta ton? Ini adalah biaya mengejutkan US$243 miliar,” ungkapnya dalam acara Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia di Bali, Rabu (13/7).

“Dana US$243 miliar hanya listrik. Saya akan menerjemahkan ini Rp3.500 triliun,” lanjut Ani, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi bersih dan menaikkan produksi listrik lebih tinggi dari target belanja negara pada APBN 2022 yang hanya Rp3.106 triliun.

“APBN kita sekitar Rp3.000 triliun. Ini perlu dana besar yang perlu dimobilisasi,” terang dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut negara butuh dana hingga Rp3.500 triliun untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Ia menjelaskan jumlah masyarakat di Indonesia terus bertambah. Dengan demikian, kebutuhan listrik juga meningkat.

Di sisi lain, Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton CO2 (karbon dioksida) pada 2030.

Tak ayal, lanjut dia, pemerintah membutuhkan banyak bantuan untuk mencapai target NDC. Misalnya, peran swasta ikut turun tangan menggelontorkan dana untuk memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi karbon di dalam negeri.

Bendahara negara juga meminta bantuan kepada negara lain untuk menutup kebutuhan biaya memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi bersih di Indonesia.

“Kami ada estimasi biaya segini, alokasi dana dari pemerintah segini, kami bilang ini ada financing gap. Ini siapa yang bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar maka akan diskusi terus. Ini bicara tentang proyek yang biayanya mahal,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara membutuhkan biaya sekitar US$25 miliar-US$30 miliar untuk transisi energi selama delapan tahun ke depan.

“Transisi ini bisa kami optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru,” tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, risiko perubahan iklim sangat nyata di Indonesia dan negara berkembang lain. Terlebih, Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17 ribu pulau.

Dengan begitu, risiko perubahan iklim bukan hanya akan mengganggu kesehatan, tapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan.

“Dukungan semua negara G7 di Presidensi Indonesia G20 sangat kami harapkan,” tutup Jokowi.

(sumber : CNN INDONESIA)

Continue Reading

Ekonomi

Pasrah… harga sawit kayaknya bakal anjlok parah

Published

on

Foto: Pekerja mengangkut kelapa sawit kedalam jip di Perkebunan sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Senin (13/9/2021). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

JAKARTA – Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) bergerak turun pada perdagangan pagi jelang siang hari ini. Ke depan, bagaimanakah prospek harga komoditas ini?

Pada Selasa (14/12/2021) pukul 10:44 WIB, harga CPO di Bursa Malaysia tercatat MYR 4.758/ton. Turun 0,71% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Dikutip dari CNCB Indonesia, harga CPO belum bisa lepas dari tren koreksi. Dalam sepekan terakhir, harga berkurang 3,47% secara point-to-point. Selama sebulan ke belakang, harga turun 4,19%.

Untuk perdagangan hari ini, sepertinya harga CPO masih akan terkoreksi. Wang Tao, Analis Komoditas Reuters, memperkirakan target harga CPO hari ini di MYR 4.676/ton. Namun masih ada peluang untuk naik dengan level resistance di kisaran MYR 4.812-4.873/ton.

“Ada kemungkinan harga CPO bisa menembus titik support MYR 4.751/ton. Ketika tertembus, maka harga bisa turun lebih lanjut ke MYR 4.625-4.676/ton,” tulis Wang dalam risetnya.

Sumber: Reuters

Dalam waktu dekat, lanjut Wang, harga CPO akan nyangkut di rentang MYR 4.751-4.812/ton. Selepas itu, kemungkinan harga bakal bergerak turun.

“Jalur penurunan masih terbuka, dengan risiko menuju MYR 4.555/ton. Andai harga CPO naik ke atas MYR 4.812/ton, maka ada peluang menuju MYR 4.873/ton. Hanya sinyal ini yang bisa membuat harga CPO berbalik ke uptrend,” jelas Wang.

Namun, demikian Wang, rasanya harga CPO lebih mungkin untuk turun. Penembusan ke bawah MYR 4.698/ton tidak hanya membuat harga bisa turun ke MYR 4.587/ton tetapi juga memberi konfirmasi terjadinya downtrend.

Sumber: Reuters

TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji) sumber CNBC Indonesia

Continue Reading

Ekonomi

Gak cuma jualan Gas Pipa, Ini rencana Ekspansi Bisnis PGN

Published

on

JONEWS.ID – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sebagai Subholding Gas Pertamina kini bersiap melebarkan sayap bisnisnya. Tidak lagi hanya berjualan gas pipa, ke depan juga akan masuk ke bisnis sektor perdagangan gas alam cair (LNG), petrokimia, dan turunan gas.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto dalam konferensi pers, Rabu (17/11/2021). Dia mengatakan, saat ini PGN sedang menyiapkan kajian bisnis dalam rangka melihat peluang di masa yang akan datang.

Menurutnya, pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak kepada bisnis PGN. Oleh karena itu, PGN menyiapkan beragam bisnis di masa depan, tidak hanya untuk 2022, namun juga tahun-tahun selanjutnya

“PGN harus eksis sebagai Subholding Gas Pertamina, dan pengembangan-pengembangan bisnis ke depan. Sedang kajian adalah akan ke sektor LNG trading, petrochem, dan turunan gas yang kita sedang kajian ke depan,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (17/11/2021).

Tidak hanya itu, ke depan dia sebut PGN juga akan mendorong percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, hingga bisa mencapai 1 juta jaringan rumah tangga.

“Tantangan bisnis dari bagian perjalanan yang dihadapi September 2021, alhamdulillah PGN upayakan setiap peluang agar operasi pelayanan dalam menjadikan energi ke semua masyarakat, pemulihan ekonomi Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, konsumsi gas dari pelanggan mulai pulih, hal ini nampak dari tren kinerja keuangan dan operasional PGN di triwulan III 2021.

“Capaian ini menandakan kebijakan strategis yang kami terima dari pemerintah dan diturunkan dalam kebijakan operasional PGN,” ungkapnya.

Menurutnya, PGN selalu mengoptimalkan pelanggan, memperluas layanan. Saat ini PGN juga sedang melakukan pengembangan pengelolaan bisnis gas hilir, dan ke depan akan fokus mendukung pengelolaan cost efektif di sisi operasi.

“Semoga yang kami niatkan PT PGN Tbk bisa diberikan berkah kelancaran,” harapnya.

PGN mencetak laba bersih sebesar US$ 286 juta atau setara Rp 4,07 triliun (kurs Rp 14.243 per dolar) hingga September 2021, naik 437% dibandingkan periode sama tahun lalu atau year on year (yoy).

Lalu volume niaga gas selama periode Januari – September 2021 sebesar 873 BBTUD, naik jika dibandingkan volume niaga gas triwulan III 2020 sebesar 812 BBTUD. Lalu penguasaan pasar sebesar 92% pangsa pasar niaga gas Tanah Air.

(sumber: CNBC Indonesia)

Continue Reading

Trending