Connect with us

Politik

Amien Rais akan deklarasikan Partai Ummat pada 29 April

Published

on

Amien Rais (foto: tangkapan layar youtube amien rais official)

JAKARTA – Mantan ketua MPR Amien Raisa kan mendeklarasikan Partai Ummat pada Kamis (29/4) lusa. Deklarasi akan dilakukan secara virtual dari Yogyakarta.

“Kami deklarasi tanggal 29 April jam 13.00. Secara virtual dari Jogja,” ujar salah satu penggagas Partai Ummat Agung Mozin saat dihubungi, Selasa (27/4).

Dikutip dari Republika.co.id, dalam deklarasi nanti, Amien akan mengumumkan struktur kepengurusan Partai Ummat. Agung mengungkapkan, Amien akan menduduki posisi ketua Majelis Syuro partai berlambang perisai bintang itu.

“Partai Ummat ini kekuatannya bukan di ketum, tapi majelis syuro. Ketua Majelis Syuro sudah pasti Pak Amien,” ujar Agung.

Namun, Agung masih enggan mengungkapkan sosok ketua umum Partai Ummat. Meski begitu, ia tak menampik jika menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi menjadi salah satu kandidat dan merupakan pertimbangan majelis syuro.

“Kita pikir bagaimana cari orang yang tidak punya beban masa lalu, tetapi punya integritas dan moralitas yang kurang lebih bagus. Nah, itulah yang kemudian bocor halus sebagai kandidat ketua adalah Ridho Rahmadi,” ujar Agung.

Amien Rais resmi mengumumkan nama partai politik barunya, yakni Partai Ummat, pada Oktober silam. Ia mengatakan, partai barunya itu bertekad untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh negara dan menegakkan keadilan.

“Partai Ummat,  insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan,” ujar Amien dalam video yang diunggahnya di Youtube.

Ia mengatakan, partainya akan bekerja dan berjuang dengan memegang teguh Pancasila, UUD 1945. “Aturan demokrasi universal, yang akhirnya iyyaka na’bud wa iyyaaka nasta’iin.Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada-Nya pula kami memohon pertolongan,” ujar Amien.

 

(republika.co.id)

Politik

Zahir Harap Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Semakin Baik

Published

on

Bupati Batubara Hadiri PAW Dua Anggota DPRD

Dua legislator yang diambil sumpah, Rizal Syahreza dan Amir Tan dari Fraksi PDI Perjuangan  bisa membawa aspirasi masyarakat lebih baik dimasa mendatang,”|Bupati Batubara Ir H Zahir MAP

LIMAPULUH –  Paripurna pengucapan sumpah pengganti antar waktu (PAW) masa jabatan 2019-2024 terhadap dua anggota DPRD di Kabupaten Batubara, diyakini Bupati Ir H Zahir menjadi momen baik  terhadap peningkatan sinergitas bagi dua lembaga itu.

Hal itu ditegaskan Zahir saat mengawali pidatonya di acara PAW dua anggota DPRD PDI Perjuangan di Ruang Rapat Paripurna  DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan, Limapuluh, Kabupaten Batubara, Senin (27/3).

Zahir yakin, dua legislator yang diambil sumpah, yaitu Rizal Syahreza dan Amir Tan dari Fraksi PDI Perjuangan  bisa membawa aspirasi masyarakat lebih baik dimasa mendatang.

Kata Zahir, keduaya dilantik oleh Ketua DPRD M Safi’i, menggantikan jabatan Alm. Ruslan dan Dian Suwartono yang telah resmi mengundurkan diri.

” Sebelumnya anggota DPRD berjumlah, tiga puluh tiga orang, PAW ini, jumlahnya sudah sempurna dan akan melengkapi kinerja legislatif dan eksekutif.

Continue Reading

Politik

KPU Tebingtinggi Buka Pendaftaran Seleksi PPK

Published

on

KPU Tebingtinggi

Jika ada kendala penggunaan aplikasi SIAKBA, dapat mengunjungi Helpdesk KPU” | Ketua KPU Tebingtinggi, Drs Abdul Khalik

TEBINGTINGGI –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tebingtinggi Tetapkan Jadwal Seleksi Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 khusus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai 20 November 2022.

” Proses seleksi dilakukan mulai besok 20 November  sampai 16 Desember 2022 terkait seleksi PPK Kecamatan,” jelas Ketua KPU Tebingtinggi Abdul Khalik dalam konfrensi pers di ruang sidang Gedung KPU, Jalan RSU Tebingtinggi, Sabtu (19/11).

Lebih lanjut Khalik mengatakan, bahwarekrutmen anggota PPK berjumlah 5 orang per Kecamatan. Persyaratan yang harus dipenuhi kata Khalik, pendaftar merupakan WNI berusia paling rendah 17 tahun memiliki integritas pribadi kuat, jujur dan adil.

Seorang calon tambah Khalik tidak berstatus sebagai anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah.

Namun apabila terdaftar sebagai anggota partai, harus dibuktian dengan surat keterangan tidak menjabat sedikitnya 5 (lima) tahun dari pengurus partai yang bersangkutan.

Domisili dalam kerja PPK dijelaskan Khalik menjadi persyaratan lain yang harus dipenuhi, disamping bebas dari penyalagunaan narkotika, seorang calon PPK tidak pernah dipidana penjara dan berpendidikan minimal SMA sederajat.

Khalik megurai informasi, metode pendaftaran, pihak KPU menggunakan metode system informasi tehnologi bernama Aplikasi Sistem Informasi anggota KPU dan Badan Adhoc
( SIAKBA) yang dapat diakses mempergunakan PC dan handphone android.

” Jika ada kendala penggunaan aplikasi SIAKBA, dapat mengunjungi Helpdesk KPU. Dan satu lagi, sebelum mendaftar PPK, pelamar diharap memastikan tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai di infopemilu.kpu.go.id.” papar Khalik. (red)

Continue Reading

Politik

Ini kata Luhut soal penundaan Pemilu 2024

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

“Alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.” | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

 

JAKARTA – Desakan penundaan Pemilu 2024 belakangan begitu santer terdengar. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang paling getol dengan usulan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara. Ia menyampaikan pandangannya soal mencuatnya desakan penundaan Pemilu 2024.

Kalau saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh bener, boleh enggak bener. Sekarang kita tenang-tenang kok,” kata Luhut kepada wartawan, Selasa (15/3).

Ia melanjutkan, alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.

“Kedua kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan,” katanya.

“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami cape dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti,” tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin sendiri mengklaim banyak pihak setuju jika Pemilu 2024 ditunda.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak.

“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” ujar Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (26/2).

Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. “Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. (sumber:Waspada.Co.Id)

Continue Reading

Trending