Connect with us

Tebing Tinggi

MoU BPKPAD-Kejari Tebingtinggi

Published

on

Sumber Photo: Diskominfo Tebingtinggi

Kerjasama hukum ini akan mewujudkan clean governance. Semua menginginkan Pemerintahan dengan sistem yang bersih,” / Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM

TEBINGTINGGI –  Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemko Tebingtinggi menyelenggarakan pertemuan guna
menjalin Penandatangan Kerja Sama (PKS) hukum perdata, PTUN, aset dan PAD dengan Kejari di Pondok Bagelen, Senin(23/2/2021).

Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan menyatakan, kesediaan pihak Kejaksaan membawa hal positip bagi Pemko dan seluruh jajarannya.

Terutama dalam pemberian pertimbangan, pengamatan dan pengawasan hukum di jajaran  Korps Korpri itu.

” Kerjasama hukum ini akan mewujudkan clean governance. Semua menginginkan Pemerintahan dengan sistem yang bersih,” ucapnya.

Kesediaan Kejari menjalin MoU itu menuai ungkapan terima kasih mendalam,” Terima Kasih Kajari,” ungkap Umar.

Dikatakan Umar, proses yang baik menjadi awal terbentuknya sistem dengan tata kelola yang bersih.

Ia mengatakan, bahwa penguasaan hukum seorang ASN harus mampu dikerjakan dan dikelola, termasuk perubahan dan langkah lanjutan sesuai kondisinya.

Virus corona (Covid-19) misalnya. Dalam perjanjian jangka menengah 2020, wabah itu tidak ada, namun muncul secara tiba2, akan tapi, dijelaskan Umar, bahwa kondisi itu harus ditangani.

” Covid-19, bagian yang harus ditangani, tentu saja dengan kepatuhan dan  rambu-rambu yang harus dipedomani dengan prinsip transparansi dan akuntabel kuat,” papar Umar.

Hal itu tentunya, akan menjadi daya ingat untuk belajar memahami guna mengindari penyimpangan sebuah Pemerintahan yang bersih dan baik.

” Termasuk hukum soal pungutan retribusi untuk meningkatkan peningkatan penerimaan,” tegas Umar.

Kajari Apresiasi penilaian KPK

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, Mustaqpirin SH mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergitas menghadapi wabah corona (Covid-19).

Lebih lanjut Ia menjelaskan soal 2 fungsi Kejaksaan yaitu soal penindakan hukum. Namun apabila tidak diminta, pihak Adhyaksa itu akan melakukan pengawasan.

Apresiasi kita terkait program yang dilaksanakan, semua sudah melaporkan,” tegas Kajari.

Kejaksaan kota itu, dikatakan Mustaqpirin telah menerima hasil pekerjaan secara berjenjang.

Metode itu mempercepat Kejaksaan untuk membuat kesimpulan sampai ke Kejagung.

Pihaknya sangat mengapresiasi penghargaan penilaian KPK kepada Tebingtinggi. Ia menegaskan hal itu sebagai penilaian objektif.

” Ini suatu pijakan yang lebih baik nantinya,” tegasnya.

Diawal momen kerjasama, sekretaris BPKPAD, Sri Imbang mengurai tujuan PKS yang fokus terhadap hukum bidang perdata dan tata usaha Negara.

Termasuk tata cara penerimaan PAD dari sektor pajak serta peningkatan pengamanan aset – aset publik Pemerintah kota itu.

Momerandum Of Understanding (MoU) itu dihadiri senumlah pejabat daerah, diantaranya Sekretaris Daerah, Muhammad Dimiyathi, Kakan BPKPAD Tebingtinggi, Drs Jefri Sembiring, Perwakilan Kanwil Kemenag Tebingtinggi dan Kadis Kominfo, Dedi Parulian Siagian.

(rms14/JOMS)

Tebing Tinggi

Pj Wali Kota Tebingtinggi Kenakan Baju Adat Simalungun Saat Irup HUT Kemerdekaan RI ke-78

Published

on

Pj Wali Kota Tebingtinggi, Drs Syarmadani Msi (Photo.HO/Diskominfo)

Menghadapi tahun politik ini, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Kota Tebingtinggj’ untuk kesejahteraan kita bersama,”| Pj Wali Kota Tebingtinggi, Drs Syarmadani Msi

TEBINGTINGGI– Baju kain hiou milik adat budaya Simalungun menjadi pimihan kustum pilihan yang dikenakan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani saat tampil sebagai Inspektur Upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Merdeka, Kamis (17/8).

Langkah cinta terhadap adat budaya Nusantara  itu juga diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD), kepala Kecamatan, termasuk tiga puluh lima Kepala Kelurahan yang juga turut mengenakan pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Di moment tersebut,  Pj Wali Kota, Drs Syrmadani menegaskan’ bahwa bendera merah putih bukan hanya sebagai simbol bangsa, namun juga menjadi simbol harga diri  pencapaian tujuan cita-cita pembangunan dan kemerdekaan.

Seraya berharap sebagai penerus bangsa kiranya mampu meneruskan pembangunan, mampu meneruskan cita-cita pembangunan dan kemerdekaan bangsa.

“Menghadapi tahun politik ini, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Kota Tebingtinggj’ untuk kesejahteraan kita bersama,” ucapnya. (red)

Continue Reading

Tebing Tinggi

15 Berkas Bacaleg Parpol Pemilu 2024 Masuk Verifikasi

Published

on

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin Tanjung SE

TEBINGTINGGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi resmi menerima 15 berkas bacaleg dari 18 parpol  pemilu serentak 2024.

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin kepada wartawan menjelaskan, hanya 15 parpol yang menyerahkan berkas bacaleg hingga hari terakhir pendaftaran hingga Minggu(14/5) pukul 23.59 WIB.

” Seluruh berkas telah diterima dan akan diverifikasi mulai hari ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudi merinci ke 15 Parpol itu, diantaranya Partai PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (NasDem), PKS, PAN, PKB, Hanura, Demokrat, Gerindra, PPP, Golkar, Ummat, PSI, Perindo, PKN dan Partai Gelora. Sedangkan 3 partai yang tidak masuk adalah Partai Garuda, Buruh dan PBB. (Ilham)

 

 

 

Continue Reading

Tebing Tinggi

Partai Gelora Indonesia Tebingtinggi Optimis Raih 3 Kursi Fraksi di Pemilu Legislatif 2024

Published

on

DPD Partai Gelora Indonesia Tebingtinggi

Partai Gelora akan membangun jaringan, seluruh struktur bergerak mendekat kepada masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan simpati kepada masyarakat,” | Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Tebingtinggi, Wakidi

TEBINGTINGGI – Usai mendaftar bacaleg ke KPU, Partai Gelombang rakyat (Gelora) Indonesia Tebingtinggi optimis mampu meraih 1 fraksi dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 mendatang.

Pernyataan itu secara tegas di sampaikan Ketua DPD Partai Gelora Tebingtinggi, Wakidi saat wawancara kepada wartawan pada Minggu (14/5/20230 malam di Kantor KPU di Jalan RSU Kelurahan Pasar Gambir Tebingtinggi.

Partai Gelora, kata Wakidi resmi mendaftar sekira pukul 21.00 WIB, namun Wakidi mengaku mengalami kendala dalam mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Hal itu diungkap Wakidi karena data yang bersifat sentralistik.

“ Diseluruh Indonesia seperti itu, jadi kawan kawan di daerah lain, juga berjuang seperti yang kami lakukan malam ini,”ungkapnya.

Petinggi partai Gelora itu mengucapkan terima kasih kepada KPU Tebingtinggi yang terus menempuh langkah koordinas dengan partai Gelora, sehingga mampu menyelesaikan persyaratan dengan tidak menabrak Undang Undang.

Wakidi juga mengatakan bahwa dari sisi peraturan pendaftaran, KPU memang menetapkan sampai pukul 24.00 WIB, tapi kami belum keluar dari batas yang ditentukan secara undang-undang.

Lebih lanjut, Wakidi mengurai keterwakilan perempuan di partai Gelora telah memenuhi syarat 30 persen. Ia menjelaskan disetiap dapil, Wakidi menetapkan 6 orang bacalegnya.

Mantan anggota DPRD Tebingtinggi itu menambahkan, system pemilu tahun 2024 memiliki perbedaan seputar sistem pemilu dan daftar calon. Menurut Wakidi, sistem pemilu yang seharusnya diterbitkan kemudian pendaftaran calon legislatif.

“ Jadi, kita nggak tahu apakah menggunakan sistem terbuka atau tertutup,” kata Wakidi.

Menjelang kompetisi tahun 2024 mendatang, Partai Gelora akan membangun jaringan, seluruh struktur bergerak mendekat kepada masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan simpati kepada masyarakat, kemudian Bacaleg turun ke masyarakat.

“ Untuk Pilpres, Partai Gelora belum menentukan sikap, karena bulan September nanti baru mulai pendaftaran, jadi kami konsentrasi untuk Pemilihan Legislatif dahulu,” tegas Wakidi.

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin mengatakan, pendafatran partai Gelora tidak mengalami kendala. Kendati menjadi pendaftar terakhir menjelang pukul 24.00 WIB, Partai Gelora rampung menyelesaikan kendala yang sempat dialami.

“ Mulai tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023, tim verifikator KPU akan melakukan evaluasi pemberkasan,” jelas Rudi kepada wartawan. (Ilham)

 

 

 

Continue Reading

Trending