Connect with us

Tebing Tinggi

Ini 8 poin penting tuntutan masa aksi dalam dialog di Gedung Parlemen

Published

on

jonews.id | foto : Muhammad Rahmadsyah

” Kita ajukan 8 poin penting ke parlemen soal penolakan rancangan UU Omnibuslawa Cipta Kerja,” | Koordinator aksi Jihan Akbar Nasution di ruang utama Senin (12/1//2020).

jonews.id | TEBINGTINGGI – Tolak UU Cipta Kerja, masa aksi beber 8 poin penting saat pertemuan di dalam Gedung Parlemen Tebingtinggi

” Kita ajukan 8 poin penting ke parlemen soal penolakan rancangan UU Omnibuslawa Cipta Kerja,” kata koordinator aksi Jihan Akbar Nasution di ruang utama Senin (12/1//2020).

Puluhan masa terlihat memasuki Gedung dikawasan Balai Kota dikawal belasan petugas TNI/ Polri.

Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan Dan Ketua DPRD Tebingtinggi Basyaruddin Nasution menggelar dialog masa aksi diikuti belasan anggota parlemen lainnya.

Tuntutan mereka urai untuk meminta penyataan sikap lembaga itu untuk mendesak Presiden menerbitkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja.

Termasuk pernyataan sikap lembaga wakil rakyat itu untuk menolak rancangan Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi

Tuntutan merambah ke Mahkamah Konstitusi. Masa Jihan akbar meminta agar lembaga MK di Jakarta membatalkan UU Omnibuslaw lantaran dianggap masa aksi tidak pro- rakyat.

Gelombang tegas penolakan UU Cipta Kerja dinilai Jihan Akbar bertentangan dengan UU No.51 tahun 2019.

Khusus pada Bab II, pasal V dan bab II pasal 96, tentang perubahan UU No.21 tahun 2011, tentang pembentukan perundang undangan.

Semangat reformasipun diangkap Jihan Akbar telah tercederai, akibat sentralisasi kawasan dalam rancangan UU Omnibuslaw Cipta Kerja.

” Kita nyatakan menolak sentralisasi itu,” tegasnya.

Selanjutnya, penghapusan hak pekerja soal jaminan pekerjaan, pendapatan dan jaminan sosial sesuai UU No.31 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan diprotes keras Jihan Akbar dan kelompoknya.

Termasuk penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

” Kita meminta Pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan perubahan kebijakan.” tuntut masa itu.

Tebing Tinggi

Pj Wali Kota Tebingtinggi Kenakan Baju Adat Simalungun Saat Irup HUT Kemerdekaan RI ke-78

Published

on

Pj Wali Kota Tebingtinggi, Drs Syarmadani Msi (Photo.HO/Diskominfo)

Menghadapi tahun politik ini, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Kota Tebingtinggj’ untuk kesejahteraan kita bersama,”| Pj Wali Kota Tebingtinggi, Drs Syarmadani Msi

TEBINGTINGGI– Baju kain hiou milik adat budaya Simalungun menjadi pimihan kustum pilihan yang dikenakan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani saat tampil sebagai Inspektur Upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Merdeka, Kamis (17/8).

Langkah cinta terhadap adat budaya Nusantara  itu juga diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD), kepala Kecamatan, termasuk tiga puluh lima Kepala Kelurahan yang juga turut mengenakan pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Di moment tersebut,  Pj Wali Kota, Drs Syrmadani menegaskan’ bahwa bendera merah putih bukan hanya sebagai simbol bangsa, namun juga menjadi simbol harga diri  pencapaian tujuan cita-cita pembangunan dan kemerdekaan.

Seraya berharap sebagai penerus bangsa kiranya mampu meneruskan pembangunan, mampu meneruskan cita-cita pembangunan dan kemerdekaan bangsa.

“Menghadapi tahun politik ini, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Kota Tebingtinggj’ untuk kesejahteraan kita bersama,” ucapnya. (red)

Continue Reading

Tebing Tinggi

15 Berkas Bacaleg Parpol Pemilu 2024 Masuk Verifikasi

Published

on

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin Tanjung SE

TEBINGTINGGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi resmi menerima 15 berkas bacaleg dari 18 parpol  pemilu serentak 2024.

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin kepada wartawan menjelaskan, hanya 15 parpol yang menyerahkan berkas bacaleg hingga hari terakhir pendaftaran hingga Minggu(14/5) pukul 23.59 WIB.

” Seluruh berkas telah diterima dan akan diverifikasi mulai hari ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudi merinci ke 15 Parpol itu, diantaranya Partai PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (NasDem), PKS, PAN, PKB, Hanura, Demokrat, Gerindra, PPP, Golkar, Ummat, PSI, Perindo, PKN dan Partai Gelora. Sedangkan 3 partai yang tidak masuk adalah Partai Garuda, Buruh dan PBB. (Ilham)

 

 

 

Continue Reading

Tebing Tinggi

Partai Gelora Indonesia Tebingtinggi Optimis Raih 3 Kursi Fraksi di Pemilu Legislatif 2024

Published

on

DPD Partai Gelora Indonesia Tebingtinggi

Partai Gelora akan membangun jaringan, seluruh struktur bergerak mendekat kepada masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan simpati kepada masyarakat,” | Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Tebingtinggi, Wakidi

TEBINGTINGGI – Usai mendaftar bacaleg ke KPU, Partai Gelombang rakyat (Gelora) Indonesia Tebingtinggi optimis mampu meraih 1 fraksi dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 mendatang.

Pernyataan itu secara tegas di sampaikan Ketua DPD Partai Gelora Tebingtinggi, Wakidi saat wawancara kepada wartawan pada Minggu (14/5/20230 malam di Kantor KPU di Jalan RSU Kelurahan Pasar Gambir Tebingtinggi.

Partai Gelora, kata Wakidi resmi mendaftar sekira pukul 21.00 WIB, namun Wakidi mengaku mengalami kendala dalam mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Hal itu diungkap Wakidi karena data yang bersifat sentralistik.

“ Diseluruh Indonesia seperti itu, jadi kawan kawan di daerah lain, juga berjuang seperti yang kami lakukan malam ini,”ungkapnya.

Petinggi partai Gelora itu mengucapkan terima kasih kepada KPU Tebingtinggi yang terus menempuh langkah koordinas dengan partai Gelora, sehingga mampu menyelesaikan persyaratan dengan tidak menabrak Undang Undang.

Wakidi juga mengatakan bahwa dari sisi peraturan pendaftaran, KPU memang menetapkan sampai pukul 24.00 WIB, tapi kami belum keluar dari batas yang ditentukan secara undang-undang.

Lebih lanjut, Wakidi mengurai keterwakilan perempuan di partai Gelora telah memenuhi syarat 30 persen. Ia menjelaskan disetiap dapil, Wakidi menetapkan 6 orang bacalegnya.

Mantan anggota DPRD Tebingtinggi itu menambahkan, system pemilu tahun 2024 memiliki perbedaan seputar sistem pemilu dan daftar calon. Menurut Wakidi, sistem pemilu yang seharusnya diterbitkan kemudian pendaftaran calon legislatif.

“ Jadi, kita nggak tahu apakah menggunakan sistem terbuka atau tertutup,” kata Wakidi.

Menjelang kompetisi tahun 2024 mendatang, Partai Gelora akan membangun jaringan, seluruh struktur bergerak mendekat kepada masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan simpati kepada masyarakat, kemudian Bacaleg turun ke masyarakat.

“ Untuk Pilpres, Partai Gelora belum menentukan sikap, karena bulan September nanti baru mulai pendaftaran, jadi kami konsentrasi untuk Pemilihan Legislatif dahulu,” tegas Wakidi.

Plt Ketua KPU Tebingtinggi, Rudi Herwin mengatakan, pendafatran partai Gelora tidak mengalami kendala. Kendati menjadi pendaftar terakhir menjelang pukul 24.00 WIB, Partai Gelora rampung menyelesaikan kendala yang sempat dialami.

“ Mulai tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023, tim verifikator KPU akan melakukan evaluasi pemberkasan,” jelas Rudi kepada wartawan. (Ilham)

 

 

 

Continue Reading

Trending