Connect with us

Ekonomi

KOTAKU, Langkah Konsisten PUPR Tekan Perluasan Kawasan Kumuh

Published

on

Kadis PUPR Hj Rusmiaty Harahap ST saat paparan dalam Lokakarya KOTAKU 2019

TEBINGTINGGI – Arah kebijakan dan target penanganan pemukiman kawasan kumuh di perkotaan Indonesia terus dipacu.

Salah satunya adalah program pengentasan kawasan kumuh berlabel Kota Tanpa Kumuh( KOTAKU) yang kian dikebut.

KOTAKU merupakan program strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Rakyat untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh sekaligus mendukung “Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum,0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

” Dirjen membangun sistem memfasilitasi pemerintah daerah dan komunitas dengan flatform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perkerjaan Umum Penataan Ruang(PUPR) Hj Rusmiaty Harahap ST usai Lokakarya KOTAKU di Ballroom Amanda Hotel kawasan Sutomo Tebingtinggi Kamis(17/10/2019).

Tentu pelaksanaan pembangunan di perkotaan bukanlah hal yang mudah. Menurut Rusmiaty, pertumbuhan penduduk alami, reklasifikasi desa ke kota, migrasi desa ke kota(urbanisasi), kesenjangan antar wilayah sampai kemiskinan harus bersolusi.

Meningkatnya kepadatan penduduk seiring peningkatan pelayanan dasar ditambah pesatnya laju kebutuhan penukiman layak, sekaligus ketidak seimbangan pembangunan hingga tingginya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan yang harus dipecahkan.

” Itulah tantangan pembangunan perkotaan, menurunya luas pemukiman kumuh, tentu kolaborasi berbagi stakeholder sekaligus menciptakan inafrastruktur pemukiman,” jelasnya.

Menurut Rusmiaty, terdapat 7 Indikator perumahan dan pemukiman kumuh, diantaranya adalah Bangunan, Jalan dan drainase lingkungan, Pengelolaan sampah dan air limbah termasuk sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran.

Ketentuan peningkatan tentang kualitas pemukiman itu dikatakan Rusmiaty juga tertuang dalam Peraturan Mentri (Permen) 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Dalam Lokakarya KOTAKU yang dihadiri Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat H Zubir Husni Harahap, Direktur PDAM Tirya Bulian Khairuddin, Ka Satker PIP Provsu Kurniawan Efendi yang digelar hingga Jum,at (18/10/2019) itu juga membeberkan capaian kinerja Pengembangan infrastruktur pemukiman dari Tebingtinggi TA 2015- 2019.

Target Renstra 2015-2019 perihal penananganan infrastruktur pemukiman yang layak huni dan penaganan kawasan kumuh sebesar 38,431 berhasil mencapai 32,222 persen.

Capaian kawasan kumuh reguler, KOTAKU, Strategis, NUSP2 terhadap Renstra 83,84 %,” jelas Rusmiaty.

Tahun 2019, isu utama pelaksanaan program KOTAKU yang dideteksi harus dapat diatasi. Rusmiaty bersama Kabid Penataan Ruang sekaligus Satker Pengembangan Infrastrktur Pemukiman(PIP) Dedi Fadhillah,ST Msi dan stakeholder lainnya akan melakukan percepatan pencairan dan pemanfaatan DIPA TA 2019 pada Satker PIP/Kabupaten dan PKP Satker Provinsi.

Pihaknya akan terus mensinergikan program penanganan kumuh dari semua sektor, agar penanganan kumuh dapat lebih efektif dan efisien.

Peningkatan kualitas design perencanaan dan pelaksanaan dalam penanganan kumuh sehingga mampu merubah wajah pemukiman.

Mantan Kadis Perkim itu akan terus meningkatkan peran dan fungsi pokja PKP sebagai koordinator dalam perhitungan pengurangan kumuh dari seluruh program.

” Hingga akhirnya Pemerintah perlu menyusun terobosan kebijakan dalam rangka penanganan kawasan bantaran su gai, pesisir pantai dan pemukiman lahan ilegal,” papar Rusmiaty.(rms14/wkc)

Ekonomi

RI Butuh Rp3.500 T genjot Produksi listrik dan kurangi Emisi karbon

Published

on

Menkeu Sri Mulyani menyebut RI butuh Rp3.500 triliun untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca sesuai target NDC.
JONEWS.ID – “Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk terus meningkatkan produksi listrik sekaligus mengurangi emisi CO2 sebesar 314 juta ton? Ini adalah biaya mengejutkan US$243 miliar,” ungkapnya dalam acara Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia di Bali, Rabu (13/7).

“Dana US$243 miliar hanya listrik. Saya akan menerjemahkan ini Rp3.500 triliun,” lanjut Ani, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi bersih dan menaikkan produksi listrik lebih tinggi dari target belanja negara pada APBN 2022 yang hanya Rp3.106 triliun.

“APBN kita sekitar Rp3.000 triliun. Ini perlu dana besar yang perlu dimobilisasi,” terang dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut negara butuh dana hingga Rp3.500 triliun untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Ia menjelaskan jumlah masyarakat di Indonesia terus bertambah. Dengan demikian, kebutuhan listrik juga meningkat.

Di sisi lain, Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton CO2 (karbon dioksida) pada 2030.

Tak ayal, lanjut dia, pemerintah membutuhkan banyak bantuan untuk mencapai target NDC. Misalnya, peran swasta ikut turun tangan menggelontorkan dana untuk memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi karbon di dalam negeri.

Bendahara negara juga meminta bantuan kepada negara lain untuk menutup kebutuhan biaya memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi bersih di Indonesia.

“Kami ada estimasi biaya segini, alokasi dana dari pemerintah segini, kami bilang ini ada financing gap. Ini siapa yang bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar maka akan diskusi terus. Ini bicara tentang proyek yang biayanya mahal,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara membutuhkan biaya sekitar US$25 miliar-US$30 miliar untuk transisi energi selama delapan tahun ke depan.

“Transisi ini bisa kami optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru,” tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, risiko perubahan iklim sangat nyata di Indonesia dan negara berkembang lain. Terlebih, Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17 ribu pulau.

Dengan begitu, risiko perubahan iklim bukan hanya akan mengganggu kesehatan, tapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan.

“Dukungan semua negara G7 di Presidensi Indonesia G20 sangat kami harapkan,” tutup Jokowi.

(sumber : CNN INDONESIA)

Continue Reading

Ekonomi

Pasrah… harga sawit kayaknya bakal anjlok parah

Published

on

Foto: Pekerja mengangkut kelapa sawit kedalam jip di Perkebunan sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Senin (13/9/2021). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

JAKARTA – Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) bergerak turun pada perdagangan pagi jelang siang hari ini. Ke depan, bagaimanakah prospek harga komoditas ini?

Pada Selasa (14/12/2021) pukul 10:44 WIB, harga CPO di Bursa Malaysia tercatat MYR 4.758/ton. Turun 0,71% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Dikutip dari CNCB Indonesia, harga CPO belum bisa lepas dari tren koreksi. Dalam sepekan terakhir, harga berkurang 3,47% secara point-to-point. Selama sebulan ke belakang, harga turun 4,19%.

Untuk perdagangan hari ini, sepertinya harga CPO masih akan terkoreksi. Wang Tao, Analis Komoditas Reuters, memperkirakan target harga CPO hari ini di MYR 4.676/ton. Namun masih ada peluang untuk naik dengan level resistance di kisaran MYR 4.812-4.873/ton.

“Ada kemungkinan harga CPO bisa menembus titik support MYR 4.751/ton. Ketika tertembus, maka harga bisa turun lebih lanjut ke MYR 4.625-4.676/ton,” tulis Wang dalam risetnya.

Sumber: Reuters

Dalam waktu dekat, lanjut Wang, harga CPO akan nyangkut di rentang MYR 4.751-4.812/ton. Selepas itu, kemungkinan harga bakal bergerak turun.

“Jalur penurunan masih terbuka, dengan risiko menuju MYR 4.555/ton. Andai harga CPO naik ke atas MYR 4.812/ton, maka ada peluang menuju MYR 4.873/ton. Hanya sinyal ini yang bisa membuat harga CPO berbalik ke uptrend,” jelas Wang.

Namun, demikian Wang, rasanya harga CPO lebih mungkin untuk turun. Penembusan ke bawah MYR 4.698/ton tidak hanya membuat harga bisa turun ke MYR 4.587/ton tetapi juga memberi konfirmasi terjadinya downtrend.

Sumber: Reuters

TIM RISET CNBC INDONESIA (aji/aji) sumber CNBC Indonesia

Continue Reading

Ekonomi

Gak cuma jualan Gas Pipa, Ini rencana Ekspansi Bisnis PGN

Published

on

JONEWS.ID – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sebagai Subholding Gas Pertamina kini bersiap melebarkan sayap bisnisnya. Tidak lagi hanya berjualan gas pipa, ke depan juga akan masuk ke bisnis sektor perdagangan gas alam cair (LNG), petrokimia, dan turunan gas.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto dalam konferensi pers, Rabu (17/11/2021). Dia mengatakan, saat ini PGN sedang menyiapkan kajian bisnis dalam rangka melihat peluang di masa yang akan datang.

Menurutnya, pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak kepada bisnis PGN. Oleh karena itu, PGN menyiapkan beragam bisnis di masa depan, tidak hanya untuk 2022, namun juga tahun-tahun selanjutnya

“PGN harus eksis sebagai Subholding Gas Pertamina, dan pengembangan-pengembangan bisnis ke depan. Sedang kajian adalah akan ke sektor LNG trading, petrochem, dan turunan gas yang kita sedang kajian ke depan,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (17/11/2021).

Tidak hanya itu, ke depan dia sebut PGN juga akan mendorong percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, hingga bisa mencapai 1 juta jaringan rumah tangga.

“Tantangan bisnis dari bagian perjalanan yang dihadapi September 2021, alhamdulillah PGN upayakan setiap peluang agar operasi pelayanan dalam menjadikan energi ke semua masyarakat, pemulihan ekonomi Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, konsumsi gas dari pelanggan mulai pulih, hal ini nampak dari tren kinerja keuangan dan operasional PGN di triwulan III 2021.

“Capaian ini menandakan kebijakan strategis yang kami terima dari pemerintah dan diturunkan dalam kebijakan operasional PGN,” ungkapnya.

Menurutnya, PGN selalu mengoptimalkan pelanggan, memperluas layanan. Saat ini PGN juga sedang melakukan pengembangan pengelolaan bisnis gas hilir, dan ke depan akan fokus mendukung pengelolaan cost efektif di sisi operasi.

“Semoga yang kami niatkan PT PGN Tbk bisa diberikan berkah kelancaran,” harapnya.

PGN mencetak laba bersih sebesar US$ 286 juta atau setara Rp 4,07 triliun (kurs Rp 14.243 per dolar) hingga September 2021, naik 437% dibandingkan periode sama tahun lalu atau year on year (yoy).

Lalu volume niaga gas selama periode Januari – September 2021 sebesar 873 BBTUD, naik jika dibandingkan volume niaga gas triwulan III 2020 sebesar 812 BBTUD. Lalu penguasaan pasar sebesar 92% pangsa pasar niaga gas Tanah Air.

(sumber: CNBC Indonesia)

Continue Reading

Trending