Connect with us

Politik

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Bentuk Tim Pemantau Netralitas ASN

Published

on

Calon Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi (kedua kiri), menyalami pendukungnya saat akan memberikan keterangan tentang hasil hitung cepat pilgub Sumatera Utara di Medan, Rabu, 27 Juni 2018. Sejumlah lembaga survei merilis pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) menang dalam pilgub Sumatera Utara. ANTARA

WAKUBAN.CO | Jakarta –  Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan pemerintah provinsi telah membentuk tim khusus internal untuk memastikan netralitas seluruh aparatur sipil negara di daerah itu pada Pemilihan Umum 2019.

ASN (aparatur sipil negara) harus netral. Ada sanksi kalau melanggar ketentuan itu. Pemerintah Provinsi Sumut sudah bentuk tim untuk memantau aktivitas seluruh ASN menjelang dan hingga Pemilu 2019,” kata Edy Rahmayadi di Medan, Jumat, 4/1.

Dia mengatakan itu usai Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 2019 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Menurut gubernur, sanksi ASN yang terlibat dalam kampanye di Pemilu bisa sampai dengan pemecatan. “Sanksi mengacu pada ketentuan yang berlaku di peraturan ASN.”

Ketua KPU Sumut, Yulhasni mengakui salah satu yang bisa menghambat kelancaran Pemilu 2019 adalah keterlibatan ASN dalam kampanye dan proses lainnya di Pemilu. “Makanya kemungkinan itu dibicarakan dalam rapat dengan Pemprov Sumut dan pemkab/pemkot,” kata dia

Selain mengantisipasi keterlibatan ASN dalam kampanye, KPU juga fokus pada kesiapan pemutakhiran data pemilih seperti Formulir A-5.

ANTARA

Politik

Zahir Harap Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Semakin Baik

Published

on

Bupati Batubara Hadiri PAW Dua Anggota DPRD

Dua legislator yang diambil sumpah, Rizal Syahreza dan Amir Tan dari Fraksi PDI Perjuangan  bisa membawa aspirasi masyarakat lebih baik dimasa mendatang,”|Bupati Batubara Ir H Zahir MAP

LIMAPULUH –  Paripurna pengucapan sumpah pengganti antar waktu (PAW) masa jabatan 2019-2024 terhadap dua anggota DPRD di Kabupaten Batubara, diyakini Bupati Ir H Zahir menjadi momen baik  terhadap peningkatan sinergitas bagi dua lembaga itu.

Hal itu ditegaskan Zahir saat mengawali pidatonya di acara PAW dua anggota DPRD PDI Perjuangan di Ruang Rapat Paripurna  DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan, Limapuluh, Kabupaten Batubara, Senin (27/3).

Zahir yakin, dua legislator yang diambil sumpah, yaitu Rizal Syahreza dan Amir Tan dari Fraksi PDI Perjuangan  bisa membawa aspirasi masyarakat lebih baik dimasa mendatang.

Kata Zahir, keduaya dilantik oleh Ketua DPRD M Safi’i, menggantikan jabatan Alm. Ruslan dan Dian Suwartono yang telah resmi mengundurkan diri.

” Sebelumnya anggota DPRD berjumlah, tiga puluh tiga orang, PAW ini, jumlahnya sudah sempurna dan akan melengkapi kinerja legislatif dan eksekutif.

Continue Reading

Politik

KPU Tebingtinggi Buka Pendaftaran Seleksi PPK

Published

on

KPU Tebingtinggi

Jika ada kendala penggunaan aplikasi SIAKBA, dapat mengunjungi Helpdesk KPU” | Ketua KPU Tebingtinggi, Drs Abdul Khalik

TEBINGTINGGI –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tebingtinggi Tetapkan Jadwal Seleksi Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 khusus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai 20 November 2022.

” Proses seleksi dilakukan mulai besok 20 November  sampai 16 Desember 2022 terkait seleksi PPK Kecamatan,” jelas Ketua KPU Tebingtinggi Abdul Khalik dalam konfrensi pers di ruang sidang Gedung KPU, Jalan RSU Tebingtinggi, Sabtu (19/11).

Lebih lanjut Khalik mengatakan, bahwarekrutmen anggota PPK berjumlah 5 orang per Kecamatan. Persyaratan yang harus dipenuhi kata Khalik, pendaftar merupakan WNI berusia paling rendah 17 tahun memiliki integritas pribadi kuat, jujur dan adil.

Seorang calon tambah Khalik tidak berstatus sebagai anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah.

Namun apabila terdaftar sebagai anggota partai, harus dibuktian dengan surat keterangan tidak menjabat sedikitnya 5 (lima) tahun dari pengurus partai yang bersangkutan.

Domisili dalam kerja PPK dijelaskan Khalik menjadi persyaratan lain yang harus dipenuhi, disamping bebas dari penyalagunaan narkotika, seorang calon PPK tidak pernah dipidana penjara dan berpendidikan minimal SMA sederajat.

Khalik megurai informasi, metode pendaftaran, pihak KPU menggunakan metode system informasi tehnologi bernama Aplikasi Sistem Informasi anggota KPU dan Badan Adhoc
( SIAKBA) yang dapat diakses mempergunakan PC dan handphone android.

” Jika ada kendala penggunaan aplikasi SIAKBA, dapat mengunjungi Helpdesk KPU. Dan satu lagi, sebelum mendaftar PPK, pelamar diharap memastikan tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai di infopemilu.kpu.go.id.” papar Khalik. (red)

Continue Reading

Politik

Ini kata Luhut soal penundaan Pemilu 2024

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

“Alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.” | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

 

JAKARTA – Desakan penundaan Pemilu 2024 belakangan begitu santer terdengar. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang paling getol dengan usulan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara. Ia menyampaikan pandangannya soal mencuatnya desakan penundaan Pemilu 2024.

Kalau saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh bener, boleh enggak bener. Sekarang kita tenang-tenang kok,” kata Luhut kepada wartawan, Selasa (15/3).

Ia melanjutkan, alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.

“Kedua kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan,” katanya.

“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami cape dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti,” tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin sendiri mengklaim banyak pihak setuju jika Pemilu 2024 ditunda.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak.

“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” ujar Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (26/2).

Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. “Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. (sumber:Waspada.Co.Id)

Continue Reading

Trending